Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Suherman
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM HAK TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003 Suherman; Nazli bin Ismail; Satino; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Aisyah Nikita Permata Putri
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 2 No 02 (2025): JUNI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v2i02.192

Abstract

Penyuluhan hukum ketenagakerjaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan tenaga kerja, mengenai hak-hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan khususnya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja, permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati yang bertujuan untuk melaksanakan penyuluhan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat serta menganalisis perannya dalam meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penyuluhan ini juga dihadiri oleh Assoc. Prof. Dr. Nazli Bin Ismail yang memberikan tambahan pemahaman bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemahaman mengenai bagaimana tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga mendapat perlindungan. Dengan demikian, penyuluhan hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
Protection Of Consumer Rights In KPR Agreements With Buy Back Guarantee Clauses (Case Study of Decision Number 9/Pdt.G/2021/PT.BTN) Assyfa Putri Sonya; Suherman
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3238

Abstract

Home Ownership Credit (KPR) agreements with buy-back guarantee clauses are increasingly used by developers to provide additional assurance for consumers. However, the implementation of these clauses often leads to ambiguity in consumer rights and legal protection. This research aims to analyze the legal protection of consumer rights in KPR agreements with buy-back guarantee clauses, focusing on the analysis of Decision Number 9/Pdt.G/2021/PT. BTN. Using a normative juridical method with a case study approach, the research highlights the inefficiency of buy-back guarantee clauses in providing effective protection, especially concerning refund rights in cases of developer default. The study emphasizes the importance of strengthening regulations and legal protections in KPR agreements to ensure consumer legal certainty. The findings indicate that consumers frequently lack clarity on their rights, leading to potential exploitation. Furthermore, the study emphasizes the necessity of strengthening regulations and legal protections within KPR agreements to ensure consumer legal certainty. The clauses can be increased transparency and comprehensive information disclosure to empower consumers and uphold their rights effectively. Enhanced a legal safeguards are essential for enabling consumers to confidently navigate KPR agreements, thereby fostering trust in the housing finance sector and ensuring their rights are effectively protected.
Co-Authors Aisyah Nikita Permata Putri Assyfa Putri Sonya Nazli bin Ismail Satino Yuliana Yuli Wahyuningsih