Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL PROTECTION AGAINST USE RIGHTS TO COUNTERFEIT REGISTERED TRADEMARKS Adil Dwi Laksono; Satino
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3351

Abstract

This study analyzes legal protection against the use of counterfeit trademark rights based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Using a normative legal research method with a doctrinal juridical approach, the study analyzes primary and secondary legal materials related to trademark protection. The study results indicate that the legal protection framework includes preventive aspects through the trademark registration system and repressive aspects through civil lawsuit mechanisms, criminal sanctions, and alternative dispute resolution. Registered trademark owners are protected by exclusive rights that prevent the use of the trademark by other parties without permission, with criminal sanctions of up to 10 years in prison and a fine of IDR 5 billion for violators. Although the regulation is comprehensive, its implementation still faces significant challenges, especially related to the characteristics of complaint offenses that require reports from trademark owners as a prerequisite for law enforcement. Data on Indonesia's economic losses due to trademark counterfeiting, reaching IDR 291 trillion in 2020, indicates that the effectiveness of law enforcement is not yet optimal. The main challenges include the low legal awareness of business actors in registering trademarks, the complexity of proving violations in the digital realm, and the limited capacity of law enforcement officers to deal with increasingly sophisticated counterfeiting methods. This study concludes that a holistic strategy is needed to increase the effectiveness of brand protection, including intensive socialization, reform of complaint offense policies, simplification of registration procedures, strengthening of investigative capacity, and development of technology for early detection of violations.
PENYULUHAN HUKUM HAK TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003 Suherman; Nazli bin Ismail; Satino; Yuliana Yuli Wahyuningsih; Aisyah Nikita Permata Putri
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 2 No 02 (2025): JUNI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v2i02.192

Abstract

Penyuluhan hukum ketenagakerjaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan tenaga kerja, mengenai hak-hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan khususnya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja, permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati yang bertujuan untuk melaksanakan penyuluhan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat serta menganalisis perannya dalam meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penyuluhan ini juga dihadiri oleh Assoc. Prof. Dr. Nazli Bin Ismail yang memberikan tambahan pemahaman bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemahaman mengenai bagaimana tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga mendapat perlindungan. Dengan demikian, penyuluhan hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.