Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Greenation Sosial dan Politik Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Evita Isretno Israhadi
Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Challenges and Strategies of Law Enforcement in Eradication of Money Laundering in Indonesia Karyono Karyono; Evita Isretno Israhadi
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 3 No. 4 (2025): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v3i4.668

Abstract

One type of economic crime that significantly affects both the integrity of the legal system and the financial viability of a country is money laundering (TPPU). This phenomenon is increasingly complex with advances in financial technology, which makes it easier for criminals to disguise the origins of criminal assets. This study aims to analyze the challenges and strategies for law enforcement against financial technology-based money laundering in Indonesia, using a normative legal approach through a review of applicable laws and regulations, doctrines, and legal policies. The study's findings show that, particularly when it comes to exchanging information and demonstrating the provenance of assets, coordination between law enforcement organizations like the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Financial Services Authority (OJK), the Police, and the Prosecutor's Office is still not at its best. Furthermore, Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 4, and Article 5 of Law Number 8 of 2010 addressing TPPU have been canceled by the implementation of the new Criminal Code through Law Number 1 of 2023, so that harmonization of norms is needed to avoid a legal vacuum in its implementation. Future law enforcement strategies need to be directed at strengthening regulations that adapt to technology, increasing the capacity of law enforcement officers, and fostering cross-sector collaboration to strengthen reporting and prevention systems. Active public participation in anti-money laundering education is also a crucial element in creating a transparent and equitable legal system in the digital age.
Model Konstutialisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship Evita Isretno Israhadi; Titok Pratama; Aldi Ihza Maula; Barri Pratama; Ius Soliwanto
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2026)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v4i3.677

Abstract

Pengelolaan anggaran negara merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, praktik penganggaran di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti terbatasnya partisipasi publik, lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta belum optimalnya orientasi anggaran terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penganggaran masih didominasi oleh pendekatan administratif dan politik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip konstitusionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship sebagai paradigma baru dalam tata kelola keuangan negara yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam proses penganggaran. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer dianalisis bersama literatur mengenai konstitusionalisme, hukum keuangan negara, demokrasi partisipatif, dan fiscal citizenship untuk membangun suatu model normatif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Konstitusionalisme Anggaran Berbasis Fiscal Citizenship dibangun atas lima pilar utama, yaitu supremasi konstitusi dalam kebijakan fiskal, partisipasi publik yang bermakna, transparansi anggaran, akuntabilitas konstitusional, dan keadilan fiskal. Model ini memperluas makna legitimasi anggaran yang tidak hanya bersumber dari persetujuan lembaga perwakilan, tetapi juga dari keterlibatan aktif warga negara sebagai pemegang kedaulatan dan pembayar pajak. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konsep fiscal citizenship ke dalam kerangka konstitusionalisme anggaran sehingga menghasilkan model tata kelola anggaran yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Model tersebut diharapkan menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum keuangan negara dan penguatan demokrasi fiskal di Indonesia
Co-Authors Aldi Ihza Maula Barri Pratama Ius Soliwanto Karyono Karyono Titok Pratama