p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Marjo Marjo
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG (Studi Putusan No. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg) Della Putri Ramadhani; Marjo Marjo; Aju Putrijanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51864

Abstract

Hakim diberi kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) apabila suatu hukum tidak jelas. Dalam praktiknya,  Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang diajukan padanya yang putusannya tertuang dalam Putusan no. 348/Pdt. G/2020/PTA Smg. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Tinggi Agama adalah mencari dan menggali serta menemukan hukumnya dengan bersandar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; menentukan metode-metode penemuan hukum yang logis dan masuk akal; menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum rasional dan dilandaskan pada dasar hukum positif; serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara yang diajukan padanya
PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Yudha Pratama; Irma Cahyaningtyas; Marjo Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51896

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana sejarah praperadilan di Indonesia; dan (2) bagaimana sistem perluasan objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan sumber data berupa data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan lahir sebagai koreksi terhadap sistem hukum kolonial yang represif, dan menjadi bagian dari pembaruan hukum acara melalui KUHAP 1981. Perkembangannya semakin signifikan sejak Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan hingga penetapan tersangka. Perluasan ini memperkuat perlindungan hukum, meskipun masih menyisakan tantangan dalam konsistensi penerapan di tingkat praktik