p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAPAN LIAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA BOGOR Yehezkiel Hisar Hanantasena; R.B. Sularto; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51621

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang menjadi pelopor keselamatan dalam hal berlalu lintas serta mengatur bagaimana tata cara dan disiplin pengendara dalam berkendara di jalan raya. Namun masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan tersebut, salah satu perbuatannya adalah balapan liar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 dan Pasal 297 bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan pengendara kendaraan bermotor lain. Fokus penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Apakah peristiwa balap liar di wilayah Kota Bogor merupakan perbuatan tindak pidana? 2) Bagaimanakah bentuk dan penerapan sanksi terhadap pelaku balapan liar di wilayah Kota Bogor?. Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan tahapan observasi data langsung di lapangan, metode wawancara, serta studi dokumentasi langsung pada saat observasi data di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini secara langsung bertujuan untuk menjelaskan serta menjabarkan apakah peristiwa balap liar merupakan suatu tindak pidana di wilayah Kota Bogor serta untuk dapat mengetahui apa saja bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, antara lain: (1) Pelaku balap liar melakukan perbuatan melanggar lalu lintas berupa kendaraan yang tidak sesuai dengan standar jalan, melakukan penutupan jalan umum, dan melakukan kegiatan perjudian uang. (2) Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa balap liar dibagi menjadi dua bagian upaya, pertama adalah upaya represif, yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan di area yang dijadikan tempat ajang balap liar, menindak kendaraan yang digunakan dalam balap liar dengan hukuman kurungan kendaraan, kemudian menindak pelaku balap liar untuk dibina di kantor Kepolisian. Upaya kedua adalah upaya preventif, yang dilakukan dengan cara melakukan patroli di malam hari
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRAKTIK BISNIS SEWA PACAR (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Dustine Putra Ramadhan; Rahmi Dwi Sutanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53589

Abstract

Kesepian yang meningkat di masyarakat modern, terutama di kalangan muda, melahirkan fenomena bisnis sewa pacar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional. Di Kota Semarang, praktik ini berkembang melalui platform digital dengan menawarkan kedekatan emosional semu. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi tindak pidana prostitusi dalam hukum Indonesia dan menelaah secara yuridis apakah sewa pacar dapat dikategorikan sebagai prostitusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder dan wawancara dengan pelaku serta agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski berbasis skema perjanjian sewa-menyewa, terdapat praktik penyalahgunaan layanan untuk tujuan seksual. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Oleh karena itu, regulasi khusus diperlukan guna menutup celah hukum dan memberikan kepastian.
PELAKSANAAN PEMULIHAN POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DAN KESEHATAN MENTAL (PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI) Novitri Anjani Putri; A.M. Endah Sri Astuti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51577

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, dengan lebih dari dua puluh ribu kasus tercatat pada tahun 2024. Tindakan ini mencakup pelecehan verbal, pemaksaan, dan pemerkosaan, serta dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada banyak peraturan yang menghukum pelaku, perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan hak-hak korban sering kali terabaikan. Korban, terutama anak-anak, menghadapi tantangan seperti ancaman lanjutan, stigma sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi. Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental jangka panjang, seperti PTSD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan cara memulihkan PTSD mereka. Dengan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan korban serta kontribusi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menangani isu kekerasan seksual secara lebih efektif