Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Rahmi Dwi Sutanti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SEMARANG Sanca Rossi Soesatiyo; R.B. Sularto; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49483

Abstract

Penyidik kepolisian wajib mengedepankan asas equality before the law, bukan hanya diekspresikan dalam wujud peraturan perundang-undangan, namun juga sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan, salah satunya pelaksanaan restorative justice sebagai perwujudan dari rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan di 2 (dua) Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kota Semarang, yaitu Polsek Mijen dan Polsek Pedurungan. Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, khususnya menggunakan teknik Sequential Explanatory Model. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tidak ada perbedaan penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Semarang. (2) Polsek Mijen maupun Polsek Pedurungan dalam menerapkan restorative justice, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 166/PID.B/2018/PN/DPK) Denita Salsabila Gunawan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52102

Abstract

Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki nilai norma yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Eksistensi gay dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Bahkan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan salah satunya pencabulan. Pornografi di Indonesia masih sulit untuk ditangani karena luasnya perkembangan internet dan teknologi. Pada kasus Nomor 166/Pid.B/2020/PN/Dpk merupakan kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dipublik dan diunggah pada platform twitter untuk tujuan komersil. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan dan kesesuaian penerapan hukum. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini para terdakwa diputus dengan pasal Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 5 (1) ke-1 KUHP  dan telah sesuai dengan penerapan hukum menurut hukum pidana di Indonesia.
PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERJA NOMOR 7 TAHUN 2020 Andi Muhammad Yusuf Emilwan; Pujiyono Pujiyono; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53918

Abstract

Kejahatan luar biasa seperti korupsi tak hanya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemulihan aset merupakan metode penegakan hukum yang penting untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset oleh Kejaksaan Agung RI. Menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dan data Badan Pemulihan Aset sebagai data primer. Hasilnya, implementasi Perja telah sesuai, namun belum optimal. Terdapat berbagai hambatan di setiap tahapan, sehingga terjadi ketimpangan antara aset yang dilacak dan yang berhasil dipulihkan.Untuk mengoptimalkan pemulihan aset, Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, memperkuat sumber daya manusia dan sarana prasarana, memanfaatkan teknologi, dan melakukan sinkronisasi regulasi terkait
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRAKTIK BISNIS SEWA PACAR (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Dustine Putra Ramadhan; Rahmi Dwi Sutanti; Mujiono Hafidh Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53589

Abstract

Kesepian yang meningkat di masyarakat modern, terutama di kalangan muda, melahirkan fenomena bisnis sewa pacar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional. Di Kota Semarang, praktik ini berkembang melalui platform digital dengan menawarkan kedekatan emosional semu. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi tindak pidana prostitusi dalam hukum Indonesia dan menelaah secara yuridis apakah sewa pacar dapat dikategorikan sebagai prostitusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder dan wawancara dengan pelaku serta agensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski berbasis skema perjanjian sewa-menyewa, terdapat praktik penyalahgunaan layanan untuk tujuan seksual. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Oleh karena itu, regulasi khusus diperlukan guna menutup celah hukum dan memberikan kepastian.
PROGRAM RUMAH KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA Putri Restianingsih; Umi Rozah; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.54372

Abstract

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dewasa ini, keadilan restoratif telah diterapkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai solusi atas permasalahan overcacity yang dialami oleh lapas dan rutan di Indonesia. Kejaksaan Negeri Purbalingga menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan baru berhasil menyelesaikan satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, Kejaksaan Negeri Purbalingga berhasil menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut adalah terkait dengan jangka waktu administrasi serta terkait pelaksanaan asesmen.
Co-Authors Andi Muhammad Yusuf Emilwan Denita Salsabila Gunawan Dustine Putra Ramadhan Mujiono Hafidh Prasetyo Pujiyono Pujiyono Putri Restianingsih R.B. Sularto Sanca Rossi Soesatiyo Umi Rozah