<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak penggabungan Perseroan Terbatas, serta untuk memahami akibat hukum yang timbul akibat ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap rencana penggabungan tersebut. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penggabungan, serta dampak hukum yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas ketika menghadapi ketidaksetujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada dan menganalisis efektivitas perlindungannya, khususnya terkait dengan ketidaksetujuan yang dapat merugikan pihak minoritas dalam penggabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan analisis deskriptif analitis, yang mengkaji literatur hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan proses penggabungan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum melalui hak untuk menarik saham (appraisal rights) dan keterbukaan informasi, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan akses informasi yang dapat menghambat pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun peraturan telah mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas, penerapan yang tidak konsisten dan hambatan dalam prosedur administratif dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.]]>
