Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Irawati Irawati
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI Kania Nurul Bayani; Hendro Saptono; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38277

Abstract

Dalam kehidupan sehari - hari manusia tidak terlepas dari risiko yang akan terjadi. Karena itu banyak masyarakat yang mempercayakan asuransi sebagai pengalihan risiko di masa yang akan datang. Namun, karena ketimpangan ilmu pengetahuan maka seringkali nasabah asuransi dirugikan karena itulah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi konsumen pengguna jasa keuangan termasuk di dalamnya asuransi.Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang polis asuransi. Penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang ada, Undang - undang Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, Undang - undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain yang mengatur perlindungan kepada pemegang polis asuransi. Adapun untuk melihat apakah perlindungan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu kesetaraan antara hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH NON-ANGGOTA TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM OPEN-LOOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Bagus Rizki Abdussalam; Irawati Irawati; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49830

Abstract

Maraknya kasus mengenai penggelapan dana nasabah koperasi oleh pengurus koperasi simpan pinjam menimbulkan suatu persoalan baru. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga UU tersebut sudah tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam mengawasi proses bisnis koperasi.  Penelitian ini menganalisis mengenai apakah UU P2SK sudah secara menyeluruh menjamin perlindungan hukum bagi nasabah non-anggota koperasi open-loop. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian adalah UU P2SK belum mengatur mekanisme dalam melindungi nasabah dari risiko wanprestasi gagal bayar oleh koperasi secara menyeluruh dan belum memberikan mekanisme penjaminan simpanan
ANALISIS YURIDIS KETIDAKSETUJUAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP RENCANA PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS Muhammad Aryo Rasyid Imanuddin; Irawati Irawati; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak penggabungan Perseroan Terbatas, serta untuk memahami akibat hukum yang timbul akibat ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap rencana penggabungan tersebut. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penggabungan, serta dampak hukum yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas ketika menghadapi ketidaksetujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada dan menganalisis efektivitas perlindungannya, khususnya terkait dengan ketidaksetujuan yang dapat merugikan pihak minoritas dalam penggabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan analisis deskriptif analitis, yang mengkaji literatur hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan proses penggabungan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum melalui hak untuk menarik saham (appraisal rights) dan keterbukaan informasi, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan akses informasi yang dapat menghambat pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun peraturan telah mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas, penerapan yang tidak konsisten dan hambatan dalam prosedur administratif dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.
KEABSAHAN PENDAFTARAN MEREK SERUPA BERLANDASKAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMISAHAN MURNI (SPLIT-OFF) USAHA KEBAB BABA RAFI Stevanus Sangapta Sebayang; Hendro Saptono; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49348

Abstract

Pendaftaran merek serupa dalam konteks pemisahan murni (split-off) suatu usaha menjadi fenomena menarik di Indonesia, seperti kasus merek Kebab Baba Rafi yang menggunakan nama merek serupa dengan frasa “Baba Rafi”. Sekalipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1773/Pdt.G/2017/PA.JS memberikan dasar hukum bagi kedua pihak, yakni Hendy Setiono dan Nilamsari untuk tetap menggunakan frasa "Baba Rafi" secara sah berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mengakomodasi permohonan pendaftaran merek dari kedua pihak tersebut. Di samping itu, baik Hendy Setiono dan Nilamsari sebagai pihak yang melakukan pemisahan murni (split-off), keduanya memiliki kepentingan dan hak yang sah atas penggunaan merek “Baba Rafi” sehinga merek “Baba Rafi” dapat dimiliki dan digunakan oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama
PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI BANDAR UDARA ADI SOEMARMO BERDASARKAN PERATURAN TENTANG UMKM DI INDONESIA Helga Zahra Kartika; Irawati Irawati; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49963

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan dukungan hukum. UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mewajibkan penyediaan area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandar udara, untuk pengembangan UMK. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Bandar Udara Adi Soemarmo yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandara ini telah berkomitmen mendukung UMK melalui penyediaan tempat promosi dan pameran dengan skema tarif berbasis pendapatan (revenue share). Kebijakan ini berpotensi memperluas akses UMKM ke pasar penumpang bandara, memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan usaha
Co-Authors Bagus Rizki Abdussalam Helga Zahra Kartika Hendro Saptono Kania Nurul Bayani Muhammad Aryo Rasyid Imanuddin Rinitami Njatrijani Stevanus Sangapta Sebayang Yuli Prasetyo Adhi