Articles
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN KONSUMEN SPBU APABILA TERJADI KECELAKAAN DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Muhammad Farel Fahrezi]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51862
<![CDATA[SPBU merupakan tempat yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan konsumen, baik akibat dari kesalahan pelaku usaha maupun kesalahan dari konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha SPBU atas kerugian Konsumen dan penyelesaian sengketa kerugian di SPBU. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal, buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi akibat kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi. Namun, kecelakaan juga dapat disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan konsumen wajib untuk mengganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi, dan umumnya diselesaikan dengan cara mediasi]]>
<![CDATA[PARAMETER PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAS KASUS MEREK CHANTIQUE DAN CHANTIQUE.ID (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 3/PDT.SUS-HKI-MEREK/2024/PN NIAGA SMG) ]]>
<![CDATA[Akmal Alfarisi Widodo]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51350
<![CDATA[Sengketa merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sengketa antara merek CHANTIQUE dan CHANTIQUE.ID yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis parameter persamaan pada pokoknya yang digunakan dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun merek "CHANTIQUE" telah terdaftar lebih dahulu, penambahan elemen ".ID" pada merek tergugat dianggap cukup untuk membedakan kedua merek tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan pada pokoknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya pembeda suatu merek dan itikad baik dalam pendaftaran merek sangat penting untuk menentukan perlindungan hukum yang tepat]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM MEREK DALAM KASUS KEMIRIPAN LOGO PT KAI DENGAN PTS POLANDIA ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Islamiyati Islamiyati]]>;
<![CDATA[Khalista Rahma Nariswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.52200
<![CDATA[Merek sebagai simbol atau identitas produk atau perusahaan yang mencerminkan kualitas, reputasi, dan nilai-nilai produsen. Merek bertujuan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan, serta menunjukkan reputasi produk barang dan jasa. Namun, seiring dengan globalisasi dan keterbukaan informasi turut memicu pelanggaran merek, termasuk sengketa akibat kemiripan logo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kemiripan merek/logo dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta perlindungan hukum terhadap kemiripan logo PT KAI dan PTS Polandia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemiripan visual signifikan antara logo PT KAI dan PTS Polandia, seperti bentuk panah melengkung dan kombinasi warna oranye-biru, yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen. Sesuai undang-undang, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. PT KAI sebagai pemilik merek terdaftar berhak memperoleh perlindungan hukum melalui langkah preventif maupun represif]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP DEBITUR DALAM PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1113 K/PDT.SUS-BPSK/2022) ]]>
<![CDATA[Mutiara Pramesti]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49514
<![CDATA[Skema pembiayaan adalah satu satu terobosan untuk mempermudah masyarakat barang-barang yang dibutuhkan, seperti kendaraan. Dalam praktiknya, skema pembiayaan bukan hanya melibatkan perjanjian pembiayaan, tetapi juga menambahkan perjanjian assecoir berupa perikatan jaminan yang berupa jaminan fidusia. Namun, acap kali, debitur mengalami kredit macet akibat beberapa faktor, seperti dampak pandemi sehingga menurunkan pemasukan debitur. Dengan terjadinya kredit macet, tak jarang kreditur melakukan upaya penarikan jaminan fidusia sebagaimana dalam kasus yang melibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Bengkulu dengan debitur yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan No. 067919212271 pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt.Sus-BPSK/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kreditur dan debitur dalam hukum perlindungan konsumen, serta mengkaji mengenai kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen pembiayaan berupa perbuatan melawan hukum kreditur atas tindakan penarikan paksa]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KETIDAKSETUJUAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP RENCANA PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Muhammad Aryo Rasyid Imanuddin]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.53357
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak penggabungan Perseroan Terbatas, serta untuk memahami akibat hukum yang timbul akibat ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap rencana penggabungan tersebut. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penggabungan, serta dampak hukum yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas ketika menghadapi ketidaksetujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang ada dan menganalisis efektivitas perlindungannya, khususnya terkait dengan ketidaksetujuan yang dapat merugikan pihak minoritas dalam penggabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal dengan analisis deskriptif analitis, yang mengkaji literatur hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan proses penggabungan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum melalui hak untuk menarik saham (appraisal rights) dan keterbukaan informasi, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan akses informasi yang dapat menghambat pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun peraturan telah mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas, penerapan yang tidak konsisten dan hambatan dalam prosedur administratif dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM TERHADAP CIRCULAR RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ]]>
<![CDATA[Laluna Kayla Fidhia]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49940
<![CDATA[Circular Resolution merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemegang saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yakni minimnya pengaturan teknis dalam undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pemberhentian direksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi hukum terkait serta studi kasus putusan pengadilan dan dampak ketidaklengkapan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengaturan teknis Circular Resolution dalam UUPT berdampak pada pelaksanaan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum. Selain itu, dalam praktiknya, metode ini kerap digunakan tanpa mempertimbangkan apakah RUPS secara forum dapat diadakan, sehingga dapat mengurangi fungsi pengawasan pemegang saham terhadap direksi]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK ELEKTRONIK SMART KEY BAGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Khansa Alyanadine Fatihah Sanjaya]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.53397
<![CDATA[Perlindungan konsumen atas garansi produk elektronik smart key menjadi penting seiring pesatnya adopsi teknologi dalam industri otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas garansi produk smart key serta mengkaji upaya hukum yang tersedia jika klaim garansi ditolak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berlandaskan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur, jurnal), serta didukung data lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab yuridis untuk memenuhi garansi produk, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait klausula baku dan pembuktian sepihak. Konsumen memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal, BPSK, atau litigasi. Perlindungan hukum telah diatur secara normatif, namun efektivitasnya menuntut penguatan regulasi dan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH MENGENAI PERJANJIAN TELEMARKETING PADA BANK ]]>
<![CDATA[Putri Tyana]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49020
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut serta mengubah cara memasarkan sebuah produk. Telemarketing merupakan salah satu metode pemasaran yang dilakukan melalui sarana telepon. Adanya metode telemarketing juga ikut merambah pada perjanjian. Perjanjian telemarketing sering dilakukan oleh bank untuk menawarkan produk kepada nasabah. Nasabah bank dapat menyetujui produk yang ditawarkan, maka nasabah otomatis akan terikat dengan bank. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat banyak aduan terkait dengan perjanjian telemarketing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian telemarketing dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dan jurnal yang berubungan dengan perjanjian telemarketing. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa perjanjian telemarketing memenuhi syarat sah pernjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat perlindungan hukum bagi nasabah yakni melalui penyelesaian internal bank, penyelesaian di luar pengadilan sampai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN AREA KOMERSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM DI BANDAR UDARA ADI SOEMARMO BERDASARKAN PERATURAN TENTANG UMKM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Helga Zahra Kartika]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49963
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memerlukan dukungan hukum. UU No. 20 Tahun 2008, UU Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 mewajibkan penyediaan area komersial di infrastruktur publik, termasuk bandar udara, untuk pengembangan UMK. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Bandar Udara Adi Soemarmo yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bandara ini telah berkomitmen mendukung UMK melalui penyediaan tempat promosi dan pameran dengan skema tarif berbasis pendapatan (revenue share). Kebijakan ini berpotensi memperluas akses UMKM ke pasar penumpang bandara, memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan usaha]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT TRINUSA TRAVELINDO (TRAVELOKA) TERKAIT KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FITUR TRAVELOKA PAYLATER ]]>
<![CDATA[Nabila Huwaida Isbandi]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51367
<![CDATA[Setiap warga negara berhak atas perlindungan konstitusional termasuk perlindungan data pribadi. Hak ini dijamin secara hukum dan negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan penegakannya. Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menganalisis dua isu utama: (1) tanggung jawab Traveloka terkait kebocoran data pribadi pada fitur Traveloka PayLater dan (2) perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran data tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Trinusa Travelindo bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran data pribadi karena Traveloka Paylater dalam kendali dan kepemilikannya. Berdasarkan asas vicarious liability, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum berdasarkan UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen mencakup ganti rugi yang dapat dilaksanakan melalui gugatan perdata dan sanksi administratif]]>
