Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Moderasi Eksternal Auditor pada Hubungan Karakteristik Bank dan Risiko Kredit Dian Rubihani; Vincentia Anindha Primacintya
Efektor Vol 12 No 2 (2025): Efektor Vol.12 No.2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/e.v12i2.27027

Abstract

Penelitian ini memberikan merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder  terkait pengaruh moderasi antara peran ukuran dan umur bank terhadap risiko kredit. Data penelitian dari laporan keuangan perusahaan perbankan tahun 2022-2024 yang dianalisis menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh negatif signifikan pada hubungan ukuran bank dan risiko kredit, serta ditemukan adanya pengaruh moderasi eksternal auditor pada hubungan umur bank dengan risiko kredit. Selain itu juga ditemukan tidak adanya hubungan signifikan antara umur perusahaan dengan risiko kredit, serta eksternal auditor gagal memoderasi hubungan ukuran bank dengan risiko kredit. Penelitian ini membuka peluang, untuk mengkaji lebih dalam pengaruh faktor ekonomi makro.
Kendala Rekonsiliasi Dana BOS Terhadap Penyusunan LKPD Pada BPKAD Kota Magelang Arya Dwi Saputra; Dian Rubihani
Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208 Vol. 2 No. 3 (2026): Januari - Maret
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Financial reconciliation is a crucial process in governmental accounting systems to ensure consistency between financial reports of implementing units and the records of local governments. This study aims to analyze the obstacles in the reconciliation process of School Operational Assistance (BOS) funds between schools and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Magelang City, as well as its impact on the preparation of the Local Government Financial Report (LKPD). The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the main obstacles in BOS fund reconciliation stem from limited accounting knowledge and insufficient human resources at the school level. These conditions lead to recording errors, discrepancies between reports and supporting documents, and delays in report submission. Consequently, these challenges hinder the reconciliation process and slow down the preparation of the LKPD
Pendampingan Legalitas Terpadu NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Pedagang Desa Pancuranmas Muh Syaiful Bakhri; Silvi Nur Rohma; Azam Asykarulloh; Dian Rubihani; Fabyan Thoriq Fanani; Muhammad Harun
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v5i3.2860

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kepemilikan legalitas usaha bagi anggota Persatuan Pedagang Desa Pancuranmas, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, yang mayoritas bergerak di bidang usaha makanan dan jajanan pinggir jalan skala rumah tangga. Data awal menunjukkan bahwa dari sekitar 20 anggota persatuan, hanya sekitar lima pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, sementara sebagian besar belum memiliki NIB, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun sertifikasi halal, sehingga membatasi akses terhadap program pembinaan pemerintah, bantuan usaha, dan pasar yang mensyaratkan legalitas. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif yang memadukan sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi dan praktik langsung penggunaan aplikasi OSS Indonesia dan SIHalal. Tahapan kegiatan meliputi survei lapangan dan koordinasi, identifikasi pelaku usaha, sosialisasi regulasi dan literasi perizinan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan Tim Pengabdian Universitas Tidar, pendampingan teknis penerbitan NIB dan sertifikasi halal skema self-declare, serta fasilitasi pengajuan PIRT. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan jumlah anggota yang memiliki NIB, sejumlah produk mencapai status submitted atau terbit pada sistem SIHalal, serta terfasilitasinya pengajuan PIRT, disertai peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur perizinan berbasis risiko dan mekanisme sertifikasi halal. Kegiatan ini juga menghasilkan luaran publikasi pada media massa online yang mendokumentasikan pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas yang terpadu dan aplikatif efektif menutup kesenjangan legalitas pada pedagang mikro sektor pangan serta memperkuat daya saing dan akses pasar mereka. Pemantauan berkelanjutan oleh pemerintah desa dan persatuan pedagang direkomendasikan untuk menjaga konsistensi kepatuhan setelah sertifikat terbit.