Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Abdul Mun'im Wasi'
Universitas Sebelas Maret
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pemberian Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) Abdul Mun'im Wasi'; Mohammad Jamin
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.106231

Abstract

Adanya gesekan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat pada salah satu perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010, hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya izin pinjam pakai penggunaan kawasan.. Adapun penelitian ini Metode penelitian termasuk normatif/doktrinal, data yang digunakan berupa bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, berdasarkan putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah konstitusi tampaknya menilai bahwa kewenangan “pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan” adalah ada pada menteri. Namun demikian, bukan berarti tidak memperhatikan otonomi daerah, karena hal tersebut telah diakomodir oleh Pasal 66 UU 41/1999. Dalam putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 diputuskan bahwa pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan merupakan wewenang Menteri Kehutanan.
Co-Authors Mohammad Jamin