Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Unri Conference Series: Community Engagement
Mohammad Jamin
Universitas Sebelas Maret
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penguatan resiliensi diri bagi korban pelecehan seksual di sekolah Mulyanto Mulyanto; Mohammad Jamin; Hari Purwadi; Anti Mayastuti; Gayatri Dyah Suprobowati
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 4 (2022): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.4.319-324

Abstract

The purpose of this study is to find out that strengthening resilience can be useful to help psychologically recover for students who are victims of criminal acts of sexual harassment. Of course, it is supported by good relations from family, school and social environment as well as a strong will on the victim to try to rise from adversity due to the occurrence of the crime of sexual harassment that happened to her. The type of research used by the author is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This research approach is carried out with a statute approach . The results of this study indicate that efforts to strengthen resilience in the context of psychologically rehabilitating victims of sexual harassment crimes are useful for helping to forget the sadness and fear and despair due to the suffering received by the victims due to the criminal acts of sexual violence committed by the perpetrators. As well as support from families, schools and the environment will greatly help victims to be enthusiastic about returning to school to achieve the goals that victims hope for in the future
Kewenangan Pemberian Izin Pinjam Pakai Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) Abdul Mun'im Wasi'; Mohammad Jamin
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.106231

Abstract

Adanya gesekan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat pada salah satu perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2010, hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya izin pinjam pakai penggunaan kawasan.. Adapun penelitian ini Metode penelitian termasuk normatif/doktrinal, data yang digunakan berupa bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, berdasarkan putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah konstitusi tampaknya menilai bahwa kewenangan “pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan” adalah ada pada menteri. Namun demikian, bukan berarti tidak memperhatikan otonomi daerah, karena hal tersebut telah diakomodir oleh Pasal 66 UU 41/1999. Dalam putusan MK Nomor 72/PUU-VIII/2010 diputuskan bahwa pemberian izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan merupakan wewenang Menteri Kehutanan.
Co-Authors Abdul Mun'im Wasi' Aldri Frinaldi Anti Mayastuti Gayatri Dyah Suprobowati Hari Purwadi