<![CDATA[Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas di perkotaan, masalah pengelolaan sampah menjadi masalah lingkungan yang semakin kompleks. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, Kota Tangerang Selatan menghadapi masalah yang signifikan, yang menyebabkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas dan juga meningkatkan tingkat kerentanan dari pencemaran lingkungan dan banjir. Program Bank Sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai solusi dari mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan Bank Sampah diterapkan sebagai upaya pengelolaan lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi media yang relevan. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari kebijakan George C. Edwards III. Model tersebut menyoroti empat faktor utama: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan telah berjalan dengan baik dan telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dan memberikan nilai ekonomi dari sampah anorganik. Namun demikian, kekurangan sumber daya, partisipasi masyarakat yang tidak konsisten, insentif yang kurang bagi pengelola, dan sistem koordinasi antarlembaga yang tidak terintegrasi menyebabkan kebijakan tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, penelitian ini menyarankan peningkatan komunikasi kebijakan yang konsisten, peningkatan dukungan sumber daya dan keterampilan pengelola, dan peningkatan koordinasi birokrasi untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program Bank Sampah Kota Tangerang Selatan.]]>
