Claim Missing Document
Check
Articles

Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region Rahman, Abdul; Mawar, Mawar; Wahyuning Dyas Tuti, Retnowati; Handayani, Nida; Sahrul, Muhammad
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i1.20585

Abstract

The momentum of decentralization that occurred in 1998 gave hope for the improvement of the quality of education services, especially in border areas. However, although several of policy instruments have been established, some empirical studies precisely showed that hope still difficult to realize. This research aims to analyzing how key determinants of elementary school education policy implementation in border areas are operationalized, with Sekayam and Entikong Districts, Sanggau Regency, West Borneo Province as a specific locus. Qualitative approach with descriptive methods used in this research. Data collection techniques used are in-depth interviews, FGD, direct observation, and documentation, meanwhile data analysis techniques used Miles, Huberman, and Saldana models. This research finds that key determinants of elementary school education policy implementation in border areas which consists of the dimensions: design of the policy, stakeholders, context, the implementation strategy is not fully optimal. This research recommends several things such as:  the government needs to increase the accessibility of better education, strengthen collaboration between the central government and local governments, strengthen planning and budgeting, and needed holistic evaluation of the application of E-Takola so that the aid mechanism provided to elementary schools in all border areas can be more effective. 
Policy Formulation in Integrating Vocational Education Graduates with the Labor Market in Indonesia Rahman, Abdul; Zebua, Winda Dwi Astuti; Satispi, Evi; Alan Kusuma, Andrean
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 12, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.123141

Abstract

This study aims to analyze the policy formulation in integrating vocational education graduates with the labor market in Indonesia. The expected impact of this research is to improving quality of policy formulation in the universe of vocational education and to increasing the massive absorption of vocational education graduates with the labor market in Indonesia. The framework of policy formulation with the model of Political Administrative Program (PAP) which consists of the elements: concrete objectives, evaluative elements, operational elements, political-administrative arrangements, and procedural elements are used in this study. This research used a qualitative method with a phenomenological study. The results showed that the policy formulation in integrating vocational education graduates with the labor market in Indonesia is not fully optimal. there are some weaknesses that become critical notes such as: far gap between the projected proportion of job opportunities per year with the number of graduates in vocational education and training, lack of relevance of projections between Strategic Objective Performance Indicators (IKSS) and Program Performance Indicators (IKP) in the realm of courses and training, low projection target of increasing Program Performance Indicators (IKP) per year until 2024, synergy of stakeholders (including the world of work) in the Vocational High Schools development program is still lacking, and fragility of the substance of employment in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020.
Sosialisasi Kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Abdul Rahman; Winda Dwi Astuti Zebua; Andrean Alan Kusuma
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v5i1.918

Abstract

Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pembetukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut relatif baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang massif kepada pelbagai entitas pendidikan vokasi, termasuk BPPMPV. Selain itu, ruang lingkupnya relatif terbatas hanya pada aspek penjaminan mutu, sehingga dilengkapi dengan kebijakan 4 aspek revitalisasi BPPMPV oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman entitas BPPMPV (30 peserta) terhadap 2 produk kebijakan tersebut melalui metode sosialisasi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari 30 peserta sosialisasi, dengan total 19 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan pertama, dan sebanyak 21 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan yang kedua. Di sisi lain, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan juga tinggi, karena sebanyak 77% peserta puas terhadap pelaksanaan sosialisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN HIV/AIDS DI PROVINSI DKI JAKARTA Abdul Rahman; Evi Satispi; Dwiky Lucky Adiyasha
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Publica Vol 11 No 1
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v11i1.12197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS yang terefleksi melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan sebanyak 5 orang yang dipillih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu karena masih adanya beberapa permasalahan seperti: rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya dukungan finansial Pemerintah Daerah, lemahnya transfer pengetahuan dalam proses transisi staf, dan belum jelasnya deskripsi pekerjaan beberapa unsur KPAP.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, HIV/AIDS
PERBANDINGAN E-GOVERNMENT ANTARA SINGAPURA DAN JEPANG: PERSPEKTIF DETERMINAN DAN PERANNYA DALAM MENGEKTIFKAN PEMERINTAHAN DAN MENGENDALIKAN KORUPSI Abdul Rahman; Evi Satispi; Dwiky Lucky Adiyasha
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i2.3528

Abstract

Pemanfaatan e-government menjadi diskursus yang dalam 2 (dua) dekade terakhir semakin vital perannya bagi pemerintahan yang mendorong efektivitas dan efisiensi. Singapura dan Jepang ialah 2 (dua) negara maju  yang memiliki perhatian tinggi dalam e-government. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan utama yakni: 1) Menganalisis determinan kesuksesan e-government di kedua negara; dan 2) Menganalisis peran e-government kedua negara dalam mengefektifkan pemerintahan dan mengendalikan korupsi. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government Singapura lebih unggul dari Jepang. Faktor-faktor penting dari aspek e-government di negara Singapura ialah: kompetensi SDM yang memadai, orientasi kuat pada Pelayanan Publik, Infocomm Development Authority, dan kemauan politik yang kuat. Sedangkan determinan kesuksesan e-government di Jepang ialah: reformasi birokrasi, optimalnya Dewan Strategi Teknologi Informasi; dan pemerintahan kolaboratif. Di sisi lain, e-government di Singapura dan Jepang sama-sama berperan dalam efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi, namun Singapura lebih unggul dari Jepang.
Edukasi Kebijakan Organisasi Adaptif di Era VUCA pada Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Leuwiliang Bogor Abdul Rahman; Mulkan Habibi; Ali Noer Zaman; Hamka Hamka; Muhammad Sahrul
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 12, No 3 (2021): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v12i3.7133

Abstract

Eskalasi revolusi industri 4.0 semakin menjadi tantangan berat bagi suatu organisasi. Saat ini dunia juga terus dihadapkan pada volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) yang secara praktis juga semakin meningkat, terlebih di tengah-tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Oleh karena itu setiap organisasi dituntut untuk dapat adaptif, khususnya dalam membuat kebijakan dan menatakelola organisasi. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) Leuwiliang Bogor merupakan sub organisasi Muhammadiyah yang juga tidak luput dari tantangan tersebut. Namun demikian, kegiatan operasional mereka yang terefleksi dalam 4 gerakan yakni: student earth generation, campaign inklusi, pelajar sehat, dan studentpreneur menjadi terhambat karena efek pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas peserta dalam menghasilkan kebijakan dan menatakelola organisasi. Metode yang digunakan ialah edukasi atau peningkatan pemahaman terhadap 50 peserta mengenai dimensi atensi kebijakan, strategi tata kelola organisasi adaptif, dan pentingnya membangun mindset adaptif. Sementara itu, pengambilan data untuk evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebagai bentuk feedback atas materi yang telah disampaikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh implikasi signifikansi pemahaman terhadap aspek kebijakan, strategi tata kelolanya, dan mindset untuk adaptif. Hal itu diperkuat dari beberapa hasil sebagai berikut: Pertama, materi edukasi yang diberikan berimplikasi positif pada peningkatan pengetahuan dan kapabilitas operasional peserta. Hal ini dibuktikan dari banyaknya peserta yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan pengetahuan yakni sebesar 90% (45 dari 50 peserta) dan yang menjawab materi sesuai untuk meningkatkan kapabilitas operasional peserta yakni 86% (43 dari 50 peserta). Kedua, pelaksanaan kegiatan memuaskan karena 42 dari 50 peserta (84%) menyatakan puas.
Implementasi Kebijakan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Abdul Rahman; Dicky Mulya Ramdhani
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jiap.v10i1.7352

Abstract

Eskalasi suhu politik selalu terjadi ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), baik di level pusat maupun daerah (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah aktor yang berada dalam posisi yang sangat dilematis oleh politisasi kepentingan politik praktis. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan SKB 4 Menteri tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan  model George Edwards III dengan 4 (empat) indikator diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan sudah relatif baik, namun masih terdapat beberapa hambatan seperti: masih rendahnya persentase kegiatan sosialisasi pada aspek netralitas ASN di Kota Tangerang Selatan, belum adanya mekanisme reward and punishment diantara implementor kebijakan, kurangnya personil Koordinator Wilayah. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan persentase kegiatan sosialisasi, terutama oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan hingga persentase minimalnya mencapai 45%, diadakannya mekanisme reward and punishment diantara implmentor kebijakan untuk meningkatkan motivasi diantara implementor kebijakan untuk terus mendorong dan meningkatkan kesadaran netralitas ASN di Kota Tangerang Selatan, dan menambah kuantitas Koordinator Wilayah hingga terdistribusi secara merata.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Depok Dendi Fatrah Ramadhan; Abdul Rahman
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 5, No 1: Juni 2022
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v5i1.2231

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Government's Goods/Services Procurement Policy through E-Procurement at the Depok City Electronic Procurement Service (LPSE). This is based on several problems that occur in the procurement of goods and services in the city of Depok, such as: high cases of corruption from the types of cases of procurement of goods/services in recent years, procurement of goods and services takes a long time, there is potential fraud in the procurement process (either procurement of goods and services) in recent years. The theory of this research uses the theory of policy implementation model by Edwards III with 4 (four) indicators including: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research design used is a qualitative approach with a descriptive method. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation. This study found that the implementation of government goods/services procurement policies through e-procurement in Depok City Electronic Procurement Services was generally quite good. However, there are still several aspects that become obstacles such as: human error that causes auction failure, servers that sometimes go down, accountability for providing information on the Terms of Reference (KAK) to providers of goods/services before being published in the Electronic Procurement System (SPSE), and the potential for fraud, due to the role of the Goods/services Procurement Unit. (UKPBJ) only until the process of winning the tender. This study provides several recommendations which include: Minimizing the potential for human error by LPSE, improving server capacity and quality, increasing understanding of integrity to all employees within LPSE, and increasing the role of UKPBJ
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Berbasis Modal Sosial di Kelurahan Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan Mawar Mawar; Abdul Rahman; Dini Gandini Purbaningrum; Gilang Ramadhan
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v4i2.5320

Abstract

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) imbas dari pandemi selama hampir 2 tahun terakhir menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pandemi telah mengakibatkan kehidupan ekonomi masyarakat, terutama usaha-usaha mikro menurun pendapatannya, bahkan sampai gulung tikar. Hal tersebut terutama disebabkan akses mereka untuk memasarkan hasil produksinya sangat terbatas. Kondisi masyarakat di Kelurahan Pondok Pucung pra pandemi Covid-19 banyak yang mengakses sumber ekonomi dengan berjualan keluar rumah, diantaranya: menjual kerupuk, kacang, dan berbagai macam kuliner lainnya. Keluarga mereka menggantungkan hidup dari usaha kuliner tersebut. Pada masa pandemi, tentu akses mereka untuk keluar berjualan terbatas karena faktor keselamatan untuk tidak tertular virus Covid-19 yang mesti diutamakan. Metode berjualan berubah dengan berjualan dari rumah dengan akses pemasaran yang sangat terbatas. Tentunya hal tersebut membuat pendapatan mereka menurun bahkan sangat minim. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga Februari 2022. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi pemanfaatan modal sosial dalam pemasaran hasil usaha, pembinaan pengemasan produk usaha mereka agar menarik di pasaran dan bisa bersaing dengan produk lainnya yang sejenis, pengenalan dan pendampingan pemasaran melalui media sosial, serta penguatan jejaring sosial yang ada di masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat menemukan bahwa setelah dilakukan pendampingan, kapasitas UMKM untuk memanfaatkan modal sosial untuk survive di tengah pandemi mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk memperluas skop pemasaran dan mengubah desain kemasan produk menjadi lebih inovatif dan menarik. For nearly two years, the focus of this community service activity has been the empowerment of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a result of the pandemic. The pandemic has caused the community's economic life, particularly micro-enterprises, to suffer, with some even going bankrupt. This is primarily due to their minimal ability to market their products. The pre-Covid-19 pandemic condition of the community in Pondok Pucung Village, many access economic resources by selling outside the home, including crackers, peanuts, and various other culinary delights. Their families rely on the culinary industry for a living. Of course, during the pandemic, their access to selling is limited due to the safety factor of not becoming infected with the Covid-19 virus, which must be prioritized. Selling from home with very limited marketing access has changed the selling method. Of course, this reduces their income to a bare minimum. This community service project will run from December 2021 to February 2022. This community service activity takes the form of socializing the use of social capital in marketing business products, encouraging the packaging of their business products so that they are appealing in the market and can compete with other similar products, and providing introduction and marketing assistance utilizing social media, as well as by strengthening. The findings of community service revealed that after mentoring, the ability of MSMEs to use social capital to survive during a pandemic had improved. This is evidenced by the growing recognition of the significance of utilizing various social media platforms to broaden the scope of marketing and change product packaging designs to be more innovative and appealing.  
Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Mengajar pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Abdul Rahman; Mawar Mawar; Oneng Nurul Bariyah; Intan Setyaningrum
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v4i4.6262

Abstract

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai prioritas kebijakan. Program Praktisi Mengajar merupakan Kebijakan Merdeka Belajar Edisi ke-20 yang diluncurkan karena faktanya saat ini jumlah praktisi yang ikut berkontribusi mengajar di kampus (baik akademik maupun vokasi) masih kurang. Di sisi lain, tingkat partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam program Praktisi Mengajar masih sangat sedikit, per tanggal 28 Mei hanya 13 pendaftar. Padahal keberadaan pendidik dari unsur praktisi dunia kerja merupakan hal yang esensial dalam pendidikan vokasi yang sangat erat berkaitan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada program Praktisi Mengajar. Sementara metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi. Hasilnya, setelah dilakukan sesi sosialisasi, pendaftar program Praktisi Mengajar dari entitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi per 6 Juli 2022 meningkat signifikan menjadi 238 pendaftar. Namun, masih terdapat kekurangan, dimana mayoritas kampus vokasi pendaftar program masih didominasi di pulau Jawa dengan persentase 56,1%. The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has set the Merdeka Campus policy as a policy priority. The Teaching Practitioner Program is the 20th Edition of the Free Learning Policy, which was launched because, currently, the number of practitioners who contribute to teaching on campus (both academic and vocational) still needs to be improved. On the other hand, the participation rate of universities providing vocational education in the Teaching Practitioner program still needs to be higher; as of May 28, there were only 13 applicants. The existence of educators from the practitioners of the world of work is essential in vocational education, which is very closely related to the world of work. Therefore, this service activity aims to increase the participation of tertiary institutions providing vocational education in the Teaching Practitioner program. At the same time, the community service method is carried out by the socialization method. As a result, after the socialization session, the registrants for the Teaching Practitioner program from higher education entities providing vocational education as of July 6, 2022, increased significantly to 238 registrants. However, there are still areas for improvement, where most vocational campuses for program applicants are still dominated on the island of Java with a percentage of 56.1%.