Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Social Politics And Humanities
Muhamad Afif Kafandi
Universitas Satyagama
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) dalam Kaca Mata Pancasila untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045 Muhamad Afif Kafandi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2215

Abstract

Sebagai negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara hukum  (Rechtsstaat), Setiap hal yang dilakukan  di  negara  ini  harus  beralaskan  hukum.  pengaturan  melalui  hukum merupakan suatu bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk di dalam negara itu sendiri, maka implikasi dari sikap tersebut membawa dampak yang sangat mendasar artinya segala sesuatu yang berkaitan  dengan  proses  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat  haruslah berdasarkan peraturan perundang–undangan (konstitusi).  Tujuan negara dan amanat konstitusi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil, tetapi juga mengurangi kemiskinan, menyediakan layanan penting, dan menawarkan jaminan sosial kepada setiap warga negara. Namun, tujuan mulia tersebut belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis hukum dan bahasa deskriptif untuk mendeskripsikan temuan. Riset tentang prinsip efisiensi kesejahteraan yang berkeadilan perlu didukung oleh pasar yang berfungsi, masyarakat sipil, dan negara. Bantuan pemerintah tersebut menyatakan bahwa Indonesia perlu berlandaskan Pancasila dalam rangka pengakuan hak-hak keperdataan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa kesucian, kesopanan, kekeluargaan dan kepopuleran berdasarkan gotong royong.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI KONSTITUSI Muhamad Afif Kafandi
Journal Social Politics and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Journal Social Politics And Humanities
Publisher : Education Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As this research discusses the optimization of the protection of citizens' constitutional rights through the decisions of the Constitutional Court (MK) in order to realize the supremacy of the constitution in Indonesia. The constitution places citizens' rights as a central part of the rule of law and democracy, while the Constitutional Court (MK) serves as the tester of laws against the 1945 Constitution, the interpreter of the constitution, and the protector of citizens' constitutional rights. The final and binding decisions of the Constitutional Court have far-reaching legal consequences because they apply erga omnes, so laws that contradict the 1945 Constitution can be declared to have no binding legal force. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The discussion results show that optimizing the protection of constitutional rights requires strengthening the quality of decision considerations, compliance by lawmakers, consistency in decision implementation, and enhancing citizens' constitutional literacy.
Co-Authors