Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Nanda Rahayu Haryadi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2262

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas terminologi antara status notaris sebagai jabatan publik yang bersifat statis-birokratis dengan tuntutan profesionalisme yang dinamis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara penganut Civil Law, Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam praktiknya sering kali disepadankan dengan profesi hukum murni sebagaimana di negara Common Law. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana kedudukan hukum, wewenang atribusi, serta kekuatan pembuktian akta notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan unik sebagai pejabat publik yang mandiri, tidak menerima gaji negara, namun menjalankan fungsi negara di bidang hukum perdata. Wewenang notaris bersifat atribusi yang mencakup pembuatan akta autentik, legalisasi, dan waarmerken. Akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan dilindungi asas praduga sah (presumptio iustae causa) selama memenuhi syarat formalitas Pasal 38 UUJN. Penelitian menegaskan bahwa profesionalisme notaris merupakan fondasi utama terciptanya kepastian hukum dalam hubungan perdata di Indonesia.
Legal Vacuum in Inheritance Dispute Resolution: A Comparative Study of Customary Law and Positive Law in Bonokeling Zaenudin Zaenudin; Ajeng Aditya Listyani; Wasis Singgih Sasono; Nanda Rahayu Haryadi; Pritha Arintha Natasaputri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.3035

Abstract

This study examines the legal vacuum in resolving inheritance disputes in the Bonokeling indigenous community in Pekuncen Village, Jatilawang District, Banyumas Regency, Central Java, by examining the tension between customary law norms and the national legal system. Although the customary inheritance norms of the Bonokeling indigenous community, based on family deliberation, are still alive and well, the resulting agreements often lack legal force in the state's judicial system. This study employed a normative and empirical juridical approach (socio-legal research). Data were obtained through literature review, interviews, and observations within the Bonokeling indigenous community. The findings indicate that the legal vacuum is institutional and regulatory, rather than normative, because customary norms persist but have not received adequate formal recognition. The absence of a legal mechanism to validate the results of family deliberations creates the potential for legal conflict when disputes are brought to court. Therefore, this study recommends the need for a legal strengthening scheme for customary decisions, for example through the creation of a peace deed or legal recognition of customary deliberation mechanisms. The implications of this research emphasize the importance of integrating legal pluralism into the national legal system to ensure substantive justice and legal certainty for indigenous peoples.