Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Law And Ethic On The Copyright Of Artificial Intelligence Works In Indonesia : Hukum Dan Etika Atas Hak Cipta Karya Kecerdasan Buatan Di Indonesia Ajeng Aditya Listyani; Maria Mu’ti Wulandari; Frida Nurrahma Masturi
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 6 No. 2 (2026): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (On Progress)
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v6i2.1065

Abstract

Technological advances open up opportunities for development for the creation of an object. In its development, Artificial Intelligence technology is able to create and produce a product so that protection of Intellectual Property Rights of it is needed. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been able to accommodate the protection of Intellectual Property Rights of product that produced by Artificial Intelligence due to the unclarity of the creator. For this reason, a protection mechanism is needed for product that produced by Artificial Intelligence. This study aims to identify and analyze the legal construction of intellectual property rights for product that produced by artificial intelligence in Indonesia and forms of copyright protection for product that produced by artificial intelligence. This research is a normative juridical research with analytical descriptive research specifications. This research uses a statutory approach, concept approach and comparison approach. The data used are secondary data that obtained from literature studies. The data are presented with normative texts and analyzed by qualitative normative methods. The results show that the legal construction of intellectual property rights for product that produced by artificial intelligence in Indonesia needs to be developed so that the creators can get copyrights to their products. The implementation of the legal construction of Artificial Intelligence also need ethical part to it.
Penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dalam Indentifikasi Unsur Bersekongkol pada Kasus Persekongkolan Tender Ajeng Aditya Listyani; Tri Lisiani Prihatinah; Sulistyandari Sulistryandari
Soedirman Law Review Vol 7, No 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.3.16123

Abstract

Tender pada dasarnya harus dilaksanakan dengan adil dan terbuka. Meskipun demikian, terdapat perilaku yang mendorong para pihak melakukan persekongkolan tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, salah satunya melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Perbedaan kedua putusan terletak pada pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data disajikan dengan deskriptif normatif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjadi dasar hukum hakim untuk memutus sengketa persekongkolan tender. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Indikasi Persekongkolan; Peraturan Komisi; Persekongkolan Tender.