Rido Pradana
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Paradoxical Formation of Legislation as a Manifestation of Law from the Perspective of Power and Justice Rido Pradana
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.309-319

Abstract

The formation of legislation is a manifestation of a state of law where the highest power lies in the law, not power as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the formation of legislation, the state of law is based on democracy which means the people hold a key role and a central position in determining the direction of policy, but in reality there are laws and regulations that are the result of the product of state power in the field of legislation that are not in accordance with the voice of the people. This research will discuss how the formation of legislation as a manifestation of law and the formation of legislation from the perspective of power and justice. By using a normative juridical research method, the author uses a statutory approach which is carried out by examining all laws and regulations that are interconnected with the legal issues discussed based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate a paradox in the formation of legislation as a manifestation of applicable law, from the perspective of power the formation of legislation is not carried out on the basis of the principles of the formation of good and correct legislation in order to create legal objectives and from the perspective of justice the legislation is not able to fulfill the aspirations of the community to become a real program that has a good impact on society. To avoid the paradox of the formation of legislation as a manifestation of law made by the state from the perspective of power and justice, it is necessary to apply the doctrine of meaningful participation optimally in the system of formation of legislation as a form of fulfillment of the principle of people's sovereignty.
Pelaksanaan Koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Ditinjau dari Prinsip Good Governance Rido Pradana; Ali Masyhar Mursyid; Cahya Wulandari
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i2.278

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berkedudukan sebagai aparat penegak hukum yang dapat bertindak secara komprehensif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari penyelidik, penyidik, penuntut umum hingga eksekutor. Efektivitas pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance dalam penanganan laporan atau pengaduan. Penulis merekomendasikan penguatan kedudukan dan sinergitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip good governance.