<![CDATA[Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana dana transfer fiskal mampu menjaga ketahanan fiskal daerah pascapandemi sebagai dasar perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dana transfer fiskal dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pada periode pascapandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/RAPBD) Kabupaten Lombok Timur periode 2022–2024, data transfer dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta publikasi Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan menggunakan rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal, yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai posisi struktural dana transfer dalam pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer secara konsisten menyumbang sekitar 82–86% dari total pendapatan daerah selama periode 2022–2024, sedangkan rasio kemandirian fiskal tetap rendah, yaitu berkisar antara 15–17%, yang dikategorikan sangat rendah berdasarkan standar kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer berfungsi sebagai penopang utama stabilitas fiskal di Kabupaten Lombok Timur, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan publik, membiayai program pembangunan, serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi meskipun pendapatan asli daerah masih terbatas. Namun demikian, tingginya tingkat ketergantungan fiskal juga menegaskan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer secara lebih produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur, namun keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas pendapatan daerah serta pengurangan ketergantungan struktural terhadap transfer dari pemerintah pusat.]]>
