Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Upah bagi Pekerja Perempuan Guna Mewujudkan Keadilan Gender Masidin Masidin; Arrisman Arrisman; Mustakim Mustakim; Muhammad Faqih Abifar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2093

Abstract

Upah bagi pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan antara pekerja lak-laki dan pekerja perempuan. Pekerja perempuan menerima upah lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025 upah pekerja laki-laki rata-rata 3,37 juta, sementara upah pekerja Perempuan rata-rata 2,61 juta. Data ini menunjukan masih terdapat diskriminasi upah yang dialami oleh pekerja Perempuan. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 80 Tahun 1957 dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan ditentukan adanya kewajiban mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa perbedaan gender berpengaruh terhadap sistem pengupahan bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dan bagaimana sistem pengupahan yang adil bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum secara ketat dari pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan perusahaan harus transparan dalam menerapkan sistem pengupahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Dompet Digital (E-Wallet) Gopay Atas Kehilangan Sejumlah Dana Dalam Transaksi Ilham Wakhid Azizy; Arrisman Arrisman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3986

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan dompet digital yang diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan, salah satunya hilangnya saldo konsumen akibat kegagalan sistem maupun transaksi elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab penyedia layanan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna GoPay serta mengkaji pertanggungjawaban penyedia layanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif. Penyedia layanan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen berupa pengembalian dana atau saldo sesuai jumlah kerugian yang dapat dibuktikan. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada ketentuan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
Penguatan Literasi Hukum Debitur dan Ahli Waris Melalui Edukasi Perlindungan Hukum dalam Asuransi Jiwa Kredit Khefin Prattamera Subagja; Arrisman Arrisman
Abdimas Mandalika Vol 5, No 6 (2026): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v5i6.42719

Abstract

Abstract:  Credit life insurance is a risk protection instrument related to a debtor's credit obligations when death occurs during the credit period. Legal relationships involving debtors, banks as creditors, and insurance companies as insurers may create problems when debtors or heirs do not understand their legal position, rights, obligations, and claim procedures. This community service program aims to strengthen the legal literacy of debtors and heirs regarding legal protection in credit life insurance. The activity was conducted in Cipelang Village, West Java, from June 11 to July 22, 2026, through legal counseling, educational sessions, interactive discussions, case studies, and assistance. The materials covered the legal position of the parties, the rights of debtors and heirs, insurance policies, coverage and exclusion clauses, claim procedures, and complaint and dispute-resolution mechanisms. The activity demonstrated that legal education provides participants with a better understanding of the risks of unequal legal positions and the importance of transparency in credit life insurance. The program is expected to strengthen community capacity to understand insurance documents and exercise legal rights preventively.Abstrak: Asuransi jiwa kredit merupakan instrumen perlindungan risiko yang berkaitan dengan kewajiban kredit debitur ketika terjadi risiko meninggal dunia selama masa kredit berlangsung. Hubungan hukum yang melibatkan debitur, lembaga perbankan sebagai kreditur, dan perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat menimbulkan persoalan ketika debitur atau ahli waris tidak memahami kedudukan, hak, kewajiban, serta mekanisme klaim yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum debitur dan ahli waris mengenai perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11 Juni sampai 22 Juli 2026 melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Materi meliputi kedudukan hukum para pihak, hak debitur dan ahli waris, fungsi polis, klausula pertanggungan dan pengecualian, prosedur klaim, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan ruang bagi peserta untuk memahami risiko ketidakseimbangan kedudukan hukum dan pentingnya keterbukaan informasi dalam asuransi jiwa kredit. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami dokumen asuransi dan menggunakan hak hukum secara preventif.