Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Upah bagi Pekerja Perempuan Guna Mewujudkan Keadilan Gender Masidin Masidin; Arrisman Arrisman; Mustakim Mustakim; Muhammad Faqih Abifar
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2093

Abstract

Upah bagi pekerja perempuan masih mengalami diskriminasi dan kesenjangan antara pekerja lak-laki dan pekerja perempuan. Pekerja perempuan menerima upah lebih rendah dibanding dengan upah pekerja laki-laki. Badan Pusat Statistik menyebut per Februari 2025 upah pekerja laki-laki rata-rata 3,37 juta, sementara upah pekerja Perempuan rata-rata 2,61 juta. Data ini menunjukan masih terdapat diskriminasi upah yang dialami oleh pekerja Perempuan. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 yang telah diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 80 Tahun 1957 dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan ditentukan adanya kewajiban mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa perbedaan gender berpengaruh terhadap sistem pengupahan bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dan bagaimana sistem pengupahan yang adil bagi pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan perlunya pengawasan dan penegakan hukum secara ketat dari pemerintah untuk memastikan penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan perusahaan harus transparan dalam menerapkan sistem pengupahan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Dompet Digital (E-Wallet) Gopay Atas Kehilangan Sejumlah Dana Dalam Transaksi Ilham Wakhid Azizy; Arrisman Arrisman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3986

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan dompet digital yang diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan, salah satunya hilangnya saldo konsumen akibat kegagalan sistem maupun transaksi elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab penyedia layanan terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna GoPay serta mengkaji pertanggungjawaban penyedia layanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif. Penyedia layanan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen berupa pengembalian dana atau saldo sesuai jumlah kerugian yang dapat dibuktikan. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada ketentuan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.