Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Cendekia Ilmiah
Timbo Mangaranap Sirait
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENILIK KEDUDUKAN PTUN SEBAGAI GARDA KEADILAN ADMINISTRATIF DALAM MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA Timbo Mangaranap Sirait; Khalimi; Lisno Setiawan
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1725

Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays a crucial role as the last resort for justice seekers after exhausting avenues of Objection and Administrative Appeal, particularly in safeguarding the quality of democracy in Indonesia. As an institution that oversees state administrative actions, the PTUN has the authority to adjudicate disputes between citizens and the government. In recent years, the PTUN has issued various rulings that reinforce democratic principles such as freedom of expression and broader political access. This analysis employs a normative juridical method through literature review and case studies of PTUN decisions, aiming to identify and evaluate the PTUN’s contribution in administratively maintaining and supervising the quality of democracy in Indonesia. The research addresses the following issues: (a) How does the PTUN contribute to maintaining the quality of democracy in Indonesia? and (b) How does the PTUN ensure transparency and accountability in government? In conclusion, first, based on the analysis of several decisions, the PTUN plays a significant role and serves as a front-line guardian in maintaining and overseeing the quality of democracy in Indonesia through its rulings. Second, the PTUN has upheld judicial neutrality, the integrity of electoral processes, and has ensured transparency and accountability in the administration of government.
Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Illegal Access Data Kependudukan Dan Implikasi Hukumnya (Analisis Putusan PN. Cikarang No. 515/PID.SUS/2021/PN.CKR) Timbo Mangaranap Sirait; Wibowo Laksono Widodo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15522

Abstract

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menciptakan berbagai kebutuhan publik seperti layanan administrasi kependudukan yang cepat sebagai manifestasi Negara Kesejahteraan dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi yang mewajibkan negara untuk menyediakan layanan publik, namun ternyata layanan tersebut diakses secara ilegal oleh pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif, melalui studi literatur dan menyimpulkan, Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana akses ilegal oleh Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN.Ckr telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ITE 2024 dan hukum acara pidana khusus yang sesuai, dengan menjadikan "bukti elektronik" sebagai bukti yang diperlukan, sehingga prosesnya objektif. Kedua, bahwa tanggung jawab pidana terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan yaitu penjara satu tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, dan bahwa putusan tersebut tidak adil bagi pemilik data yang menjadi korban. Ketiga, bahwa kejahatan akses ilegal telah menimbulkan berbagai implikasi hukum, tidak hanya terkait dengan stabilitas administrasi negara, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan hak privasi warga negara, tetapi juga implikasi hukum mengenai aspek pembuktian.
Co-Authors Khalimi Lisno Setiawan Wibowo Laksono Widodo