Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Khalimi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENILIK KEDUDUKAN PTUN SEBAGAI GARDA KEADILAN ADMINISTRATIF DALAM MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA Timbo Mangaranap Sirait; Khalimi; Lisno Setiawan
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1725

Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays a crucial role as the last resort for justice seekers after exhausting avenues of Objection and Administrative Appeal, particularly in safeguarding the quality of democracy in Indonesia. As an institution that oversees state administrative actions, the PTUN has the authority to adjudicate disputes between citizens and the government. In recent years, the PTUN has issued various rulings that reinforce democratic principles such as freedom of expression and broader political access. This analysis employs a normative juridical method through literature review and case studies of PTUN decisions, aiming to identify and evaluate the PTUN’s contribution in administratively maintaining and supervising the quality of democracy in Indonesia. The research addresses the following issues: (a) How does the PTUN contribute to maintaining the quality of democracy in Indonesia? and (b) How does the PTUN ensure transparency and accountability in government? In conclusion, first, based on the analysis of several decisions, the PTUN plays a significant role and serves as a front-line guardian in maintaining and overseeing the quality of democracy in Indonesia through its rulings. Second, the PTUN has upheld judicial neutrality, the integrity of electoral processes, and has ensured transparency and accountability in the administration of government.
Peningkatan Literasi Hukum Warga Desa Srogol melalui Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi Khalimi; Biner Sihotang; Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Fathir Islami; Alvianza Wira; Sukmawati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/pgfgn412

Abstract

Permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat desa umumnya berkaitan dengan utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, penipuan, serta penyalahgunaan media sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan secara emosional, melakukan main hakim sendiri, atau menyelesaikan persoalan melalui perdamaian yang tidak seimbang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga Desa Srogol mengenai pilihan penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan hukum perdata dan pidana, negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, keadilan restoratif, prosedur pelaporan dan gugatan, pengumpulan bukti, penyusunan kesepakatan damai, serta akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi warga dan pemahaman warga desa Srogol dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, menjaga dan mengumpulkan bukti, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan.
Co-Authors Alvianza Wira Biner Sihotang Fathir Islami Lisno Setiawan Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji Sukmawati Timbo Mangaranap Sirait