Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Koneksitas Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 214K/MIL/2014 dan Pengaturan Koneksitas dalam KUHAP 2025 Warih Anjari; Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9682

Abstract

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat  dan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk anggota TNI yang tunduk pada  yurisdiksi peradilan Militer.  Putusan Nomor MA Nomor 214 K/Mil/2014 merupakan putusan  tindak pidana penipuan baik pelaku maupun korban anggota TNI dengan kerugian yang tidak terkait kepentingan militer.  Masalah dalam tulisan ini: Apakah koneksitas dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014?; dan Bagaimanakah pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan pendekatan perundang-undangn dan kasus. Teori yang digunakan adalah unsur tindak pidana dan   koneksitas. Hasil penelitiannya adalah Koneksitas tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 214 K/Mil/2014, karena kedudukan pelaku dan korban merupakan anggota militer, namun  kerugian bersifat pribadi tidak terkait dengan kepentingan militer.     Pengaturan koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menunjukkan adanya pembaharuan berupa proses rebalancing of jurisdiction antara peradilan umum dan peradilan militer yang meliputi, fleksibiltas penentuan peradilan; perkuatan  koordinasi antar aparat penegak hukum; dan penekanan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi yang merupakan ciri sistem peradilan modern.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Fisik Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak Chico Daffa Syah; Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i1.8208

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk dalam perlindungan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang atas dirinya melekat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak menjadi fokus utama yang dilakukan negara untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar terhindar dari bahaya yang dapat menganggu perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini didasarkan pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS/2022/PN BJM. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang muncul apabila perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik seksual tidak terpenuhi.
Peningkatan Literasi Hukum Warga Desa Srogol melalui Penyuluhan Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Nonlitigasi Khalimi; Biner Sihotang; Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Fathir Islami; Alvianza Wira; Sukmawati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/pgfgn412

Abstract

Permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat desa umumnya berkaitan dengan utang-piutang, wanprestasi, jual beli, sewa-menyewa, sengketa tanah, warisan, perselisihan antarwarga, penganiayaan, ancaman, penipuan, serta penyalahgunaan media sosial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan perkara perdata dan pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan secara emosional, melakukan main hakim sendiri, atau menyelesaikan persoalan melalui perdamaian yang tidak seimbang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga Desa Srogol mengenai pilihan penyelesaian masalah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perbedaan hukum perdata dan pidana, negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, keadilan restoratif, prosedur pelaporan dan gugatan, pengumpulan bukti, penyusunan kesepakatan damai, serta akses terhadap bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan literasi warga dan pemahaman warga desa Srogol dalam mengidentifikasi permasalahan hukum, memilih mekanisme penyelesaian yang tepat, menjaga dan mengumpulkan bukti, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik yang netral tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum atau pengadilan.
Harmonisasi Pengaturan Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023: Perspektif Due Process of Law dan Perlindungan Hak Wajib Pajak Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Tony Rahardja
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.6897

Abstract

This study evaluates the position, mechanisms, and hierarchical consistency of regulations regarding preliminary evidence examination in tax crimes following the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 through the perspective of due process of law. The ruling, which reviewed Article 43A paragraphs (1) and (4) of Law Number 7 of 2021, marks a shifting point repositions the preliminary evidence stage from an administrative area to a pro-justitia domain prohibiting forced measures to safeguard privacy rights, legal certainty, and the presumption of innocence. Meanwhile, the enactment of PMK Number 17 of 2025, PERMA Number 3 of 2025, and the 2025 Criminal Procedure Code creates an urgent need to examine their alignment with fair legal trial principles. This study primary focus addresses the implementation of just legal principles alongside a juridical analysis of non-coercive evidence collection. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. Findings indicate potential discrepancies between Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI/2023 and PERMA Number 3 of 2025, particularly regarding taxpayer consent, property seizure, and case escalation to investigation that risk turning coercion bans into procedural coercion. This study concludes that regulatory harmonization remains sub-optimal. Stronger synchronization between tax criminal procedural law and the 2025 Criminal Procedure Code is essential to guarantee taxpayers' constitutional rights while maintaining law enforcement effectiveness and state revenue.
Implementasi Konvensi Hak Anak PBB dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Daring: Tantangan dan Rekomendasi bagi Indonesia Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Bernadina Songubun
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i2.9381

Abstract

Revolusi digital di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring (Online Child Sexual Exploitation and Abuse – OCSEA) pada anak. Sebagai negara pihak (state party) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji sejauh mana implementasi CRC PBB tercermin dalam kerangka hukum nasional Indonesia serta efektivitasnya dalam melindungi anak dari OCSEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mentransformasikan sebagian kewajiban CRC ke dalam instrumen hukum nasional, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen internasional dan implementasi praktis, meliputi keterbatasan kapasitas penegakan hukum, mekanisme perlindungan korban yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi digital pada anak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan regulasi berbasis standar CRC, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). The digital revolution in Indonesia presents distinct challenges in implementing legal protection for victims of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). As a state party to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia bears international obligations to ensure children's protection from all forms of sexual exploitation and abuse, including those occurring in digital spaces. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods to examine the extent to which the CRC is reflected in Indonesia's national legal framework and its effectiveness in protecting children from OCSEA. The findings reveal that although Indonesia has partially transformed its CRC obligations into domestic legal instruments, significant gaps remain between international commitments and practical implementation, including limited law enforcement capacity, inadequate victim protection mechanisms, weak inter-agency coordination, and low digital literacy among children. This study recommends a holistic approach that integrates regulatory strengthening based on CRC standards, enhanced inter-agency coordination, strengthened international cooperation, and the development of a victim-centered protection system.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Tte Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji; Nur Mailinda
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i3.8582

Abstract

The phenomenon of recidivism in narcotics crimes indicates that the rehabilitation and punishment approaches applied have not been fully able to prevent recurrence of crimes. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against recidivists in narcotics crimes in two court decisions, namely Decision Number 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk and Decision Number 51/Pid.Sus/2020/PN Tte. Case studies are used to assess the effectiveness of law enforcement, especially against perpetrators who have previously undergone rehabilitation but have re-committed crimes with more complex roles. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach, which are analyzed qualitatively based on law enforcement theory and the objectives of punishment. The results show that normatively there are regulations on rehabilitation and increased sentences for recidivists, but their effectiveness is not optimal, partly due to the lack of post-rehabilitation regulations that are expressly regulated in the law and the lack of integrated data systems between rehabilitation institutions and the courts. This condition causes rehabilitation to not fully function as a preventive instrument against recurrence of crimes. This study recommends strengthening post-rehabilitation regulations and integrating information systems between agencies as part of a more preventive and sustainable criminal law policy reform.