Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Hardiansa Haruna
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SUMBER KEUANGAN UTAMA DALAM PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM Hardiansa Haruna; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51859

Abstract

Penulisan hukum ini mendiskripsikan dan mengkaji sistem pemilukhususnya mengenai pendanaan kampanye parpol peserta pemilu yang masihmemiliki banyak kekurangan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya,serta menawarkan konstruksi hukum melalui rencana pemaksimalan APBNsebagai sumber keuangan utama pendanaan kampanye parpol peserta pemilu diIndonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yangdigunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Teknikanalis baha hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendanaan kampanye di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Yang mana dalam pelaksanannya, beberapa penyimpangan politik seperti praktek korupsi, politik uang, dan ketidakpatuhan terhadap laporan dana kampanye masih terus terjadi pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sehingga sudah seharusnya pengaturan pendanaan kampanye tersebut dilakukan perubahan dengan mengakomodir pemaksimalan APBN sebagai sumber keuangan utama pendanaan kampanye parpol peserta pemilu.
Co-Authors Madalina, Maria