Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Peran Panglima Laot dalam Mendukung Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Aceh Singkil Arif Rahman; Elidar Sari; Layla Tunnur; Muammar Muammar; Fitria Mardhatillah; Tri Widya Kurniasari; Rahil Helmi
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Juli 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i3.27186

Abstract

Kawasan Rawa Singkil di Aceh Singkil memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata berbasis mangrove, rawa, dan pesisir. Namun pengelolaan ekowisata masih menghadapi keterbatasan kapasitas aktor lokal, lemahnya koordinasi pemangku kepentingan, serta belum optimal pemanfaatan nilai adat dalam tata kelola wisata. Panglima Laot sebagai pemangku otoritas adat di wilayah laut dan pesisir memiliki posisi strategis, tetapi perannya dalam pengembangan ekowisata belum terintegrasi secara maksimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat peran Panglima Laot dalam mendukung pengelolaan ekowisata, meningkatkan pemahaman terkait prinsip keberlanjutan, konservasi ekosistem rawa–laut, serta mempercepat integrasi kearifan lokal dalam perencanaan wisata berbasis komunitas. Program dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif–kolaboratif melalui metode Participatory Action Research (PAR) dengan teknik kualitatif dan aksi pemberdayaan. Kegiatan melibatkan Panglima Laot, nelayan, Dinas Pariwisata, pelaku usaha wisata, akademisi, dan LSM. Tahapan utama mencakup pemetaan potensi dan tantangan, penguatan kapasitas berbasis edukasi, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan strategi kolaborasi pengembangan ekowisata berbasis adat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas Panglima Laot dalam memahami konsep pengelolaan wisata berkelanjutan, terbentuknya strategi kolaborasi multipihak yang menempatkan nilai adat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komitmen bersama dalam pengelolaan potensi wisata yang selaras dengan konservasi lingkungan. Program memberikan dampak berupa penguatan fungsi kelembagaan adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah, terbangun sinergi lintas sektor, serta terbentuk fondasi tata kelola ekowisata yang berpihak pada perlindungan ekosistem, penguatan identitas budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan Rawa Singkil.
Legal Analysis of Personal Data Protection and Privacy Rights from the Perspective of Human Rights Protection Fani Anjeli; Hasan Basri; Fitria Mardhatillah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 10 (2026): May 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22044900

Abstract

The digitalization of public administration requires guarantees of security and personal data protection as part of privacy rights safeguarded by the constitution and human rights; however, various data breaches indicate weak supervision and accountability mechanisms of data-managing institutions, resulting in suboptimal protection. This study aims to examine the legal framework of personal data protection and privacy rights from a human rights perspective and to analyze the juridical implications of human rights principles in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The method used is normative juridical research with a statutory approach through library research and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that privacy rights are recognized as human rights obligating the state to respect, protect, and fulfill these rights through the regulation of data subject rights, data controller obligations, supervisory mechanisms, and legal sanctions ensuring equality before the law and remedies for misuse of personal data. The novelty of this research lies in the integrative analysis between human rights principles and the construction of state responsibility in personal data protection based on national regulation. It is concluded that the regulation provides a comprehensive legal basis, but its effectiveness requires cross-sector regulatory harmonization; therefore, the establishment of an independent data protection authority, strengthened integrated supervision, and standardized data management are recommended to ensure optimal privacy protection.