Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Konsep Pendidikan Kritis Tan Malaka Dalam Buku Aksi Massa: Pendidikan Sebagai Alat Perjuangan Syiva Al Salwa; Istikhomah Istikhomah; Jessica Nur Faeda; Stanny Tessa Yuriska
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 3 (2025): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.716

Abstract

This study examines Tan Malaka's thoughts on criticaleducation as expressed in his work Aksi Massa (1926), with anemphasis on his view of education as an instrument of politicalstruggle and national liberation. For Tan Malaka, education isnot neutral, but rather laden with ideological interests, whereduring the colonial period it was used as a tool by the colonizersto produce a skilled workforce that was politically obedient. From a critical education perspective, Tan Malaka's ideasemphasize the importance of education as a means of buildingclass consciousness, strengthening solidarity, and mobilizingworkers and farmers towards true independence. This study uses a qualitative method with a literature study approach thatfocuses on Aksi Massa and secondary sources relevant tocritical education. The findings show that for Tan Malaka, education not only functions as an intellectual activity, but alsoas a medium for liberation and mass organization to destroyoppressive structures in order to realize a just and independentsociety.
POTENSI KONFLIK KEWENANGAN PADA PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA Ahmad Rizal Roby Ananta; Demas Brian Wicaksono; Indrawati Indrawati; Istikhomah Istikhomah; Zaskiya Amalina
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199

Abstract

Permasalahan keamanan siber kini menjadi isu strategis bagi Indonesia, menyusul berbagai serangan digital seperti peretasan Pusat Data Nasional dan gangguan pada aplikasi SatuSehat. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya ketahanan digital nasional serta tidak terpadunya koordinasi antar instansi. Penelitian ini mengkaji potensi konflik kewenangan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam konteks perlindungan terhadap ancaman siber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengadopsi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan batas tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga menjadi akar dari tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan regulasi turunan berbasis ius constituendum yang menegaskan pembagian peran, pola koordinasi, serta prosedur operasional antar lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi struktural yang berbasis hukum agar Indonesia memiliki sistem keamanan siber yang responsif dan terintegrasi. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi teknis sebagai solusi konkret terhadap permasalahan tersebut.