Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Existence of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a National Product in International Economic Competition Ahmad Rizal Roby Ananta; Muhammad Asrul Maulana; Savira Risti; Vara Yuniar Abela; Cici Fanisa Yulia Dwi Jayanti
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 3 (2025): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.618

Abstract

This study aims to analyze the strategic contribution of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in supporting Indonesia's economic sovereignty amid the dominance of foreign payment systems. This study uses a qualitative method with a case study approach to the dynamics of international pressure on the sustainability of QRIS, especially from the United States. Data is obtained through a review of actual news and official documents from Bank Indonesia. The findings show that QRIS not only encourages transaction efficiency and expansion of financial access, but also strengthens the independence of the national financial system. Cross-country cooperation shows the potential of QRIS as a regional economic hub. The conclusion of this study confirms that QRIS is a significant domestic innovation in building competitiveness and economic sovereignty in the digital era.
POTENSI KONFLIK KEWENANGAN PADA PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN SIBER DI INDONESIA Ahmad Rizal Roby Ananta; Demas Brian Wicaksono; Indrawati Indrawati; Istikhomah Istikhomah; Zaskiya Amalina
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199

Abstract

Permasalahan keamanan siber kini menjadi isu strategis bagi Indonesia, menyusul berbagai serangan digital seperti peretasan Pusat Data Nasional dan gangguan pada aplikasi SatuSehat. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya ketahanan digital nasional serta tidak terpadunya koordinasi antar instansi. Penelitian ini mengkaji potensi konflik kewenangan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam konteks perlindungan terhadap ancaman siber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengadopsi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan batas tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga menjadi akar dari tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan regulasi turunan berbasis ius constituendum yang menegaskan pembagian peran, pola koordinasi, serta prosedur operasional antar lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi struktural yang berbasis hukum agar Indonesia memiliki sistem keamanan siber yang responsif dan terintegrasi. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi teknis sebagai solusi konkret terhadap permasalahan tersebut.