Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Willy
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Muhammad Willy; Melwani
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Pluralisme Hukum, Kekhususan Daerah, dan Perlindungan Hukum
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v2i02.08

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the authority of the National Narcotics Agency of Aceh Province in providing rehabilitation for narcotics abusers, to identify the obstacles encountered, and to explain the efforts undertaken to optimize the implementation of rehabilitation. This research employs a qualitative method with a socio-juridical approach. Data were obtained through library research and field research in the form of interviews with relevant parties, and were then analyzed descriptively and analytically. The findings show that BNN Aceh has a strategic authority in the implementation of rehabilitation, which is carried out through the stages of assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and follow-up guidance. However, the implementation of this authority has not yet been optimal due to several obstacles, including low public participation and understanding, stigma toward narcotics abusers, limited facilities and infrastructure, a shortage of human resources, insufficient budget allocation, and suboptimal inter-agency coordination. To address these obstacles, BNN Aceh has undertaken various efforts through strengthening public outreach, cross-sectoral coordination, community empowerment, as well as the application of social, situational, and community-based crime prevention approaches. This study confirms that the effectiveness of rehabilitation is determined not only by the normative legal authority, but also by institutional capacity and social support in its implementation.
Wewenang Kepolisian dalam Memberikan Izin Penggunaan Jalan Lalu Lintas Umum untuk Penyelenggara Pesta di Pasaman Barat Melwani; Muhammad Willy; Herinawati
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Dinamika Hukum Kontemporer: Perlindungan Hak, Teknologi, dan Ketertiban Sosial
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v3i01.02

Abstract

Penggunaan jalan umum sebagai lokasi penyelenggaraan pesta berpotensi mengganggu kelancaran, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 mengatur penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Polres Pasaman Barat dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk penyelenggaraan pesta serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pasaman Barat telah melaksanakan kewenangannya dalam memberikan maupun menolak izin sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, termasuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perizinan, belum optimalnya pengawasan, serta faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan terhadap prosedur. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi peraturan, pembinaan kepada masyarakat, dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberian izin penggunaan jalan umum memerlukan konsistensi penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian.
Co-Authors Herinawati Melwani