Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Jurnal Siber Multi Disiplin
Moh Saleh
Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sertifikat Tanah dan Bangunan yang Kembali Diperjualbelikan Tanpa Balik Nama Variesta Dewantari Anwar Putri; Moh Saleh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1588

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum serta implikasi yuridis terhadap praktik jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan tanpa proses balik nama sertifikat pada pihak pembeli. Fenomena ini kerap terjadi dalam transaksi properti di Indonesia dan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta risiko sengketa di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan pertanahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta literatur hukum pertanahan yang berhubungan dengan mekanisme jual beli dan pendaftaran hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah tanpa balik nama secara hukum tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun tidak memberikan perlindungan hukum penuh bagi pembeli karena sertifikat masih tercatat atas nama penjual. Kondisi ini berpotensi memunculkan sengketa kepemilikan, kesulitan dalam pembuktian hak, serta hambatan dalam pengalihan hak berikutnya. Oleh karena itu, proses balik nama merupakan bagian esensial dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi para pihak.
Harmonisasi Pengaturan Living Law Sebagai Sumber Pidana Yang Berkepastian Hukum Albert Alfredo Sembiring; Moh Saleh
Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.1128

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme hukum tertulis menuju pengakuan pluralisme hukum melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menempatkan hukum adat sebagai dasar pemidanaan, namun menimbulkan paradoks mendasar karena hukum yang tidak tertulis, dinamis, dan beragam antarwilayah berbenturan dengan asas legalitas yang menuntut hukum tertulis, jelas, dan pasti. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis living law dalam sistem KUHP Nasional ditinjau dari asas legalitas dan kepastian hukum, serta menguraikan urgensi harmonisasi pengaturannya agar dapat menjadi sumber hukum pidana yang berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan living law dalam Pasal 2 mengadopsi doktrin sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif, sehingga kewajiban kanonisasi ke dalam Peraturan Daerah menjadi jalan penyelamatan kepastian hukum. Harmonisasi vertikal dan horizontal merupakan keharusan mutlak untuk menyaring norma adat agar tidak bertentangan dengan Konstitusi, Pancasila, dan instrumen Hak Asasi Manusia, sehingga integrasi pluralisme hukum tidak melahirkan kekacauan yurisdiksi maupun pengurangan perlindungan hak warga negara.
Co-Authors Albert Alfredo Sembiring Variesta Dewantari Anwar Putri