Tora Yuliana
Institut Maritim Prasetiya Mandiri, Lampung, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Saksi dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ervina Ahsanti; Tora Yuliana; Eko Tamina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1861

Abstract

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat resmi oleh negara. Pernikahan secara agama masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas – komunitas tertentu yang memegang adat atau tradisi dari suatu daerah. Jenis pernikahan seperti ini tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari negara sehingga tidak tercatat secara resmi ke dalam pencatatan. Hal ini kedepannya akan menimbulkan masalah terkait hak – hak sipil seperti hak waris, status hukum anak, dan pengakuan secara legal oleh negara terhadap pernikahan tersebut. Sehingga, dalam hal ini membutuhkan peranan saksi untuk proses legalitas pengakuan pernikahan. Peranan saksi sangat berpegaruh dalam proses keberhasilan dan kegagalan permohonan isbat nikah.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Kapal Tahun 2020 – 2025 di Mahkamah Pelayaran Tora Yuliana; Marshanda Bintang Dianti Putri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1941

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kasus kecelakaan kapal dalam wilayah penanganan Mahkamah Pelayaran. Kecelakaan kapal sebagian besar disebabkan oleh factor tenggelam, tubrukan, kandas, dan terbakar. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi lapangan selama 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum maritim mencakup proses pemberkasan dokumen persidangan serta penerapan hukum nasional dan internasional yang berlandaskan konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, SAR, dan STCW sebagai standar keselamatan dan tanggung jawab hukum di bidang pelayaran.
Harmonization of Modern Law and Customary Law in Fair Criminal Law Enforcement Ino Susanti; Agus Marzuki; Tahura Malagano; Tora Yuliana; Dina Haryati Sukardi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2026): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v6i1.6582

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the harmonization of modern criminal law and customary law to achieve fair criminal law enforcement through a case study of the settlement of minor criminal offenses using customary mechanisms in Lampung Province. Methodology: This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through a literature review, analysis of statutory regulations, judicial decisions, and documentation of criminal dispute resolution practices involving Lampung’s customary institutions. Results: The findings show that Lampung customary law remains effective in resolving minor criminal cases through restorative justice, integrating customary values with national criminal law while ensuring legal certainty and human rights protection. The study concludes that legal harmonization strengthens substantive justice, public trust, and social harmony. This study is limited to minor criminal disputes in Lampung Province. Conclusions: This study concludes that the harmonization of modern criminal law and customary law can strengthen substantive justice, improve public trust in law enforcement, and promote sustainable social harmony. Customary approaches can serve as complementary mechanisms within the national criminal justice system, particularly for minor offenses. Limitations: This study is limited to customary criminal dispute resolution practices in Lampung Province and primarily focuses on minor criminal offenses, which may restrict the generalizability of the findings to other regions and types of crimes. Contributions: This study contributes to the development of criminal law by providing an empirical model for integrating customary law into restorative justice policies and supporting future legal reforms in Indonesia.