Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Vieta Imelda Cornelis
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Pelaksanaan Program PTSL dalam Menjamin Kepastian Hukum di Kabupaten Toba Samosir Rikal Laowady Lim; Nur Handayati; Vieta Imelda Cornelis; Vallencia Nadya Paramita
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir secara normatif telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018. Namun, secara empiris efektivitasnya belum optimal akibat beberapa kendala utama, yaitu ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan administrasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedural, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan normatif dan realitas empiris dalam program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan teknis agar tujuan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat tercapai secara lebih efektif.
Law Enforcement Against Spatial Planning Violations in Housing Development: Challenges, Governance, and Regulatory Compliance Arie Sigit; Nur Handayati; Fitri Ayuningtyas; Vieta Imelda Cornelis
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 2 (2026): January
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v5i2.6865

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the implementation of law enforcement against spatial planning violations in housing development, identify the factors affecting its effectiveness, and examine strategies to strengthen legal compliance in sustainable housing development.Research Methodology: This study employed a qualitative method using an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, observation, and literature review. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data reduction, data display, and conclusion drawing, with source and method triangulation to ensure credibility. Results: The findings indicate that law enforcement against spatial planning violations has not been fully effective due to weak institutional coordination, limited supervision, inadequate integration of spatial data, and inconsistent implementation of legal sanctions. Administrative sanctions remain the dominant enforcement mechanism, while preventive monitoring and public participation require significant improvement.Conclusions: Effective law enforcement requires integrated governance, stronger institutional capacity, consistent supervision, updated spatial planning instruments, and active collaboration among government agencies, law enforcement institutions, and developers.Limitations: This study is limited to a qualitative analysis of housing development cases and does not include comparative regional analysis or quantitative measurement of law enforcement effectiveness.Contributions: This study contributes to the development of spatial planning law by providing practical recommendations for strengthening law enforcement, improving spatial governance, and supporting sustainable housing development policies in Indonesia.
Keabsahan Smart contract Sebagai Bentuk Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Agus Wardhono; Subekti Subekti; Vieta Imelda Cornelis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.9182

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan smart contract sebagai bentuk kontrak elektronik yang mampu mengeksekusi ketentuan perjanjian secara otomatis tanpa campur tangan pihak ketiga. Kehadiran smart contract menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan dan implikasi penggunaannya dalam sistem hukum kontrak Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan smart contract sebagai bentuk kontrak elektronik serta mengkaji implikasi hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, karakteristiknya yang berbasis kode program, otomatis, dan tidak dapat diubah menimbulkan tantangan dalam pembuktian kesepakatan, verifikasi kapasitas hukum para pihak, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pemanfaatan smart contract dalam transaksi digital di Indonesia.
Co-Authors Agus Wardhono Arie Sigit Fitri Ayuningtyas Nur Handayati Rikal Laowady Lim Subekti Subekti Vallencia Nadya Paramita