Rosalind Angel Fanggi
Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Germo Dalam Eksploitasi Anak Di Kota Kupang Alfonsius Triandro Herman Djoenina Herman; Rosalind Angel Fanggi; Sigit Prabowo Sonbait
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku anak, aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak menjadi germo terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum yang memperhatikan prinsip perlindungan anak serta pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui konseling, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia.  Disarankan agar orang tua, sekolah, dan masyarakat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak perlu memperkuat koordinasi dalam edukasi hukum, deteksi dini, serta pembinaan berkelanjutan agar anak dapat kembali berintegrasi secara baik dalam masyarakat.
Faktor Penyebab Dan Dampak Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Adrian Tola; Heryanto Amalo; Rosalind Angel Fanggi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2588

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali dan berintegrasi secara baik di tengah masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut sering terkendala oleh permasalahan overcapacity, yaitu kondisi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Secara nasional, hingga Mei 2025 jumlah penghuni Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia mencapai 275.197 orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 145.747 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 88,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya overcapacity serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap 18 informan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, rekonstruksi, dan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcapacity di Lapas Kelas IIB Atambua disebabkan oleh keterbatasan fasilitas fisik, tingginya angka kriminalitas terutama pada kasus pelindungan anak, serta fungsi ganda Lapas sebagai Rutan. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan, seperti hak atas pelayanan kesehatan, rasa aman, dan hunian yang layak. Selain itu, overcapacity juga menghambat pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi, meningkatkan beban kerja petugas, serta menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan Rutan khusus, peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan, serta penambahan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan guna mengatasi permasalahan overcapacity secara efektif.
Kajian Kriminologis Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang Patrick Charly Marcos Twenly Mella; Debi F. Ng. Fallo; Rosalind Angel Fanggi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2711

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab peredaran rokok ilegal, dampak yang dipersepsikan, serta upaya penanggulangan oleh Bea dan Cukai di Kota Kupang dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, konsumen, dan petugas Bea dan Cukai, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Informan ditentukan secara purposive sampling, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan karena harga rokok ilegal lebih murah dan memberikan keuntungan lebih besar bagi pedagang. Faktor sosial turut memperkuat peredaran melalui pengaruh teman, pelanggan, pemasok, dan lingkungan pergaulan. Terdapat pula kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan masyarakat karena sebagian informan mengetahui status ilegal rokok tersebut tetapi tetap membeli atau menjualnya. Dampak yang dipersepsikan meliputi potensi berkurangnya penerimaan cukai, persaingan usaha tidak sehat, normalisasi perilaku ilegal, dan berulangnya pelanggaran. Bea dan Cukai telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penanggulangan perlu diperkuat melalui pemerataan sosialisasi, peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penelusuran rantai distribusi hingga pemasok dan distributor.