Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP BELUM DIRATIFIKASIKANNYA KONVENSI CISG OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Rosmalinda; Agusmidah; Mahmud Haidir Harahap; Rosmalinda Rosmalinda; Agusmidah Agusmidah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines Indonesia's non-ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which emphasizes three main elements: structure, substance, and legal culture. The purpose of this study is to analyze the integration of these three factors and to identify the legal, administrative, and social obstacles that hinder the ratification of the CISG. The method used is a qualitative approach with a socio-legal research type through literature studies and interviews with academics and practitioners of international trade law. The results of the study indicate that the non-ratification of the CISG is influenced by three main factors. First, structurally, coordination between government agencies involved in the ratification process is still weak and not yet integrated. Second, in terms of legal substance, there are differences in principles and norms between the CISG and national civil law that raise concerns about disharmony. Third, the legal culture of policymakers and business actors who are still conservative towards international law slows down the acceptance of this convention. In addition, administrative obstacles such as lengthy bureaucracy, lack of human resource capacity, and the perception that CISG ratification is not urgent also contribute to inhibiting factors. This study concludes that the lack of integration between the structure, substance, and legal culture is the main root of the failure to ratify the CISG in Indonesia. Therefore, legal system reform is needed through strengthening institutional coordination, harmonizing the substance of contract law, and increasing literacy and awareness of international law among policymakers and business actors.
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL Asela Asteria Ginting; Rosmalinda; Agusmidah
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7354

Abstract

AbstrakPerubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai,tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadapperilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflikdengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif denganpendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamikaperubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan PidanaAnak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapatmenimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehinggadiperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melaluimekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak.Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya,rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungansosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumenrekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahansosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagiandari pembangunan sosial.Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum,rekayasa sosial, keadilan restoratif