Anang Supratikno
Fakultas Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tantangan dan Penyalahgunaan SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : Tinjauan Paradigma Antropologis Anang Supratikno; Slamet Widodo
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.9829

Abstract

Penerbitan SP3 oleh KPK dalam perkara korupsi tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum normatif, tetapi juga harus dipahami melalui kacamata antropologi hukum yang mencerminkan budaya hukum masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kewenangan SP3 dianggap memberi kepastian hukum, namun di sisi lain memunculkan kecurigaan publik karena hukum kerap dipersepsi sebagai arena kompromi yang sarat pengaruh kekuasaan. Ambivalensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan harapan masyarakat terhadap keadilan substantif. Dengan menggunakan teori hukum progresif, penting untuk menempatkan kebijakan SP3 dalam kerangka yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga selaras dengan nilai sosial dan budaya hukum masyarakat agar tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.
Kekuatan Hukum Surat Wasiat di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia: Tinjauan Validitas dan Implikasi Hukumnya Latif Argani; Anang Supratikno; Slamet Suwaryo; Susilo Wardani
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 11 No. 2 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i2.9831

Abstract

ABSTRAK Fenomena sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sering membuat surat wasiat tanpa melibatkan notaris, sehingga menimbulkan permasalahan hukum ketika dokumen tersebut dijadikan dasar pembagian warisan. Secara normatif, hukum nasional memberikan kekuatan hukum terbatas terhadap surat di bawah tangan, namun hukum waris Islam masih mengakui keabsahannya selama memenuhi syarat substansial seperti adanya niat pewasiat, kehadiran saksi yang adil, serta isi yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengakuan terhadap surat tersebut sangat bergantung pada kesepakatan para ahli waris dan keputusan yudisial dalam proses pembuktian di pengadilan agama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–214 serta beberapa putusan Mahkamah Agung terkait sengketa wasiat. Hasil penelitian menegaskan bahwa demi menghindari konflik hukum, surat wasiat sebaiknya dibuat secara autentik atau disahkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.