Garuda - Garba Rujukan Digital

DRAFT AKTA TRANSAKSI SIMPAN PINJAM ANTARA PEDAGANG SAYUR DENGAN BANK PLECIT DI PASAR WAGE PURWOKERTO Kartikawati, Ratna; Wardani, Susilo
Proceeding Seminar LPPM UMP 2015: Buku II Bidang Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, Proceeding Seminar Nasional LPPM 2015, 2
Publisher : Proceeding Seminar LPPM UMP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan bank plecit di Pasar Wage Purwokerto, mengidentifikasi peranÂ bank plecit dalam transaksi simpan pinjam di Pasar Wage Purwokerto., mengkaji draft akta transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan bank plecit di Pasar Wage Purwokerto yang dapat memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dengan Pendekatan Sosiologis Yuridis . Sasaran penelitian ini adalah norma hukum dan pola perilakunya. Subyek penelitian ini adalah pedagang Pasar Wage di Kabupaten Banyumas. Informan/cuplikan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian menggunakan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, sajian data dan verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi simpan pinjam antara pedagang sayur dengan bank plecit di Pasar Wage Purwokerto adalah para pelaku bank plecit (pelepas modal in-formal/illegal) ini memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan usahanya meminjamkan uang, dengan cicilan yang ringan (per hari), namun bila dihitung besaran bunganya terlihat cukup tinggi, melebihi bunga kreditur yang legal. Di sisi lain para nasabah bank plecit yang nota-bene adalah para pedagang kecil, sudah menganggap keberadaan bank plecit ini amat dibutuhkan, demi kelangsungan usaha mereka. Ketergantungan mereka terhadap bank plecit dikarenakan adanya kemudahan prosedur, kecepatan realisasi pinjaman, tanpa agunan dan tidak ada sanksi, peran bank plecit dalam transaksi simpan pinjam di Pasar Wage Purwokerto adalah sangat dibutuhkan pedagang karena persyaratan-persyaratan yang berasal dari lembaga keuangan formal ini jelas dan tersusun dalam peraturan dari pemerintah sendiri, perkredituran lebih selektif dalam memberikan kreditnya. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan informal yaitu bank plecit, disaat lembaga keuangan formal disulitkan dengan seleksi pemberian kreditnya, lembaga ini bisa memberi solusi dengan tunjangan kreditnya yang mudah meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi dibanding perkredituran. Draft aktaÂ transaksi simpan pinjam anatara pedagang sayur dengan bank plecit di Pasar Wage Purwokerto dapat memberikan perlindungan hukum karena dengan adanya perjanjian dapat diketahui batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur, jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi, dan perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti.Â Kata Kunci: Akta, Simpan Pinjam, Pedagang Sayur, Bank Plecit

MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PRESTASI BELAJAR MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE EVERYONE IS TEACHER HERE Wardani, Susilo
EKUIVALEN - Pendidikan Matematika Vol 18, No 3 (2015): EKUIVALEN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.792 KB)

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi siswa dan prestasi belajar siswa menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is Teacher Here. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi partisipasi siswa dan soal tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan partisipasi siswa. Hal ini ditunjukkan hasil observasi partisipasi siswa pada siklus I adalah siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran, mencatat materi yang diajarkan, membawa perlengkapan sekolah yang menunjang materi yang diajarkan atau rata-rata persentase partisipasi siswa adalah 66,85%. Dan untuk siklus II adalah siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran, mencatat materi yang diajarkan, membawa perlengkapan sekolah yang menunjang materi yang diajarkan, berani maju ke depan kelas untuk presentasi dan berani bertanya jika siswa belum paham dengan atau rata-rata persentase partisipasi siswa adalah 77,54%. Strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is Teacher Here juga meningkatkan prestasi. Hal ini ditunjukkan dari rerata nilai tes pada siklus I adalah 74,48 dan rerata nilai tes pada siklus II adalah 84,13. Kata kunci: partisipasi, prestasi belajar, strategi pembelajaran aktif tipe Everyone Is Teacher Here

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MIGRAN ASAL KABUPATEN BANYUMAS Susilo Wardani; Rahtami Susanti
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.726

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Sebagai Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Kabupaten Banyumas merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kedudukan Tenaga Kerja Wanita secara hukum sudah diatur mulai dari perekrutan, sistem pelatihan, sistem pemberian upah serta cara pemberangkatan dan penempatannya hingga pemulangan ke kampung asalnya di Indonesia., namun dalam implemantasinya masih lemah. Perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian standar sehingga TKW tidak memiliki posisi tawar dan hanya tinggal menandatangani. Bahwa program penempatan TKI telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya undang-undang yang ada belum sungguh-sungguh melindungi hak-hak dasar TKI juga belum menjamin adanya hubungan kendali timbal-balik antara pemerintah, perusahaan (PPTKIS) dan masyarakat. Undang-undang juga tidak mampu mewujudkan pelaksanaan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan TKW Migran

Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat bagi Perusahaan Terhadap Pekerja yang Di-PHK Atau Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas Susilo Wardani; Selamat Widodo
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12619

AbstractThe purpose of this study is to analyze the appropriate employment policies for companies in overcoming the problems of workers who have been laid off or laid off due to the COVID-19 pandemic in the Banyumas Regency. This research method is descriptive with a normative juridical research approach, known as a literature approach, and an empirical juridical process is carried out by looking at the reality in practice in the field analyzed qualitatively. The results show that the right employment policy for companies in overcoming the problems of workers who are laid off due to the Covid-19 pandemic refers to the provisions of Article 151 paragraph (2) of Law No. 13 of 2003, namely that layoffs must be negotiated by employers and trade unions. If it does not result in an agreement, the entrepreneur can only carry out a discharge after determining the industrial relations dispute settlement institution. For laid-off workers, refer to Item f of the Circular of the Minister of Manpower No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. The government, companies, took steps, and labor unions in dealing with laid-off workers, especially in the tourism, entertainment, hotel, restaurant, and industrial sectors, firstly, bipartite or tripartite negotiations to make agreements such as work systems, wages, safety In terms of work and working time, the Manpower Office and MSMEs have held various skills training activities, and provided tax relief incentives for entrepreneurs, relaxation of bank credit, and social incentives for laid-off workers.Keywords: Employment Policy, Termination of Employment, Layoff.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang tepat bagi perusahaan dalam mengatasi permasalahan pekerja yang di PHK atau dirumahkan akibat pandemi covid 19 di Kabupaten Banyumas. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Ketenagakerjaan yang Tepat Bagi Perusahaan Dalam Mengatasi Permasalahan Pekerja yang di PHK ataupun “Dirumahkan” Akibat Pandemi Covid 19 merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 yakni PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/pekerja. Apabila tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperolah penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk pekerja yang dirumahkan merujuk pada Butir f Surat Edaran Menaker No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah , Perusahaan dan Serikat Pekerja dalam mengatasi pekerja yang di PHK/dirumahkan terutama di sektor pariwisata, hiburan, hotel, rumah makan, dan industri, pertama perundingan baik bipartit atau tripartit untuk melakukan kesepakatan seperti sistem kerja, upah, keselamatan kerja dan waktu kerja ,pihak Dinaker dan UMKM telah menggelar berbagai kegiatan pelatihan keterampilan,dan pemberian insentif keringanan pajak bagi pengusaha, relaksasi kredit perbankan, dan insentif sosial untuk pekerja yang di PHK/dirumahkan.Kata kunci: Kebijakan Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Dirumahkan

Hubungan-hubungan Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Perusahaan Pengelola Rambut dengan Plasma Industri Rambut di Kabupaten Purbalingga Susilo Wardani; Hengky Widhiandono
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.2320

Kemitraan merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor industri. Sebagai contoh adalah pola kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan-hubungan hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan plasma industri rambut di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan pengelola rambut dengan pengepul/cabang sebagai plasma didasarkan pada perjanjian kerja sama (kemitraan) yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama dalam bentuk purchases order. Sedangkan hubungan hukum antara pengepul dan buruh plasma ditemukan ada dua pola hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang timbul karena perjanjian kerja sama/kemitraan tetapi dibuat secara lisan dan hubungan kerja antara pengepul dengan buruh plasma yang timbul dari perjanjian kerja karena ada unsur upah borongan, ada jangka waktu tertentu, dan ada unsur perintah dan hubungan diperatas antara bawahan dan atasan. Kata kunci: Hubungan Hukum, Perusahaan Pengelola Rambut, Buruh Plasma

Legal Arrangement for Household Workers: A Case Study of Plasma Fake Eyelashes Industry in Labor Law Perspective Susilo Wardani; Ari Hernawan
Varia Justicia Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v17i1.3849

This study analyzes legal protection for domestic workers in the plasma fake eyelashes industry in Kabupaten Purbalingga from a labor law perspective. The method used in this study is juridical empirical. The data used in this study consisted of primary data, secondary data. Primary data were obtained from a field study conducted in Bojongsari District and the plasma fake eyelashes industry in Purbalingga Regency. Secondary data is obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations relevant to the topic under study. According to the employment law, the research result shows that the legal protection of homeworkers in the Plasma hair industry in Purbalingga faced a significant challenge. Although it is covered in law 13 of 2003, it does not accept the right and protection as stipulated in the law on wages, employment contracts, freedom of Union and assembly, working hours, occupational safety and health, and social security. With these issues, home workers are very vulnerable and hold poor positions; therefore, particular actions are needed to encourage the protection and fulfillment of their fundamental rights. Strategic policies need to be carried out that recognizes the existence of home workers. These policies need to be incorporated into national statistical data and legislation as an affirmative step taken by the Indonesian Government. Furthermore, the Government needs to develop home worker protection policies that include their fundamental rights. The Government needs to establish a mandatory minimum health and worker protection scheme not to be a burden

Analysis of Motor Vehicle Tax Payment Compliance at Samsat Banyumas Regency Rina Mudjiyanti; Purnadi Purnadi; Susilo Wardani; Ani Kusbandiyah
Innovation Business Management and Accounting Journal Vol. 1 No. 3 (2022): July - September
Publisher : Mahameru Publisher

The purpose of this study is to analyze whether there is an effect of administrative sanctions, taxpayer awareness, income level, and modernization of the tax administration system on motor vehicle tax compliance (PKB) in Samsat Banyumas. Tax is one sector of state revenue. Motor vehicle tax is one that affects the high level of regional income. The sample in this study were respondents or motor vehicle taxpayers in the Banyumas Regency area. The results of the study of administrative sanctions, taxpayer awareness, income level, and modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance positively affect motor vehicle taxpayer compliance. Not only income but also supported by taxpayer awareness. Modernization of the tax payment system is a digital transformation from conventional to digital systems to simplify and accelerate tax administration.

Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.876 KB)

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam menginvestasikan atau sekedar menyimpan dana yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada kokohnya sistem perbankan syariah dalam masa krisis moneter di tahun 1998 yang mana banyak perbankan konvensional yang tidak dapat bertahan dan mengalami kegoncangan namun tidak demikian halnya dengan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Purbalingga yang merupakan kawasan Propinsi Jawa Tengah bagian selatan ternyata memiliki tingkat perkembangan bank syariah yang paling rendah diantara 2 (dua) kabupaten sekitar yang memiliki tingkat perekonomian yang sepadan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan karena Kabupaten Purbalingga sangat terbuka terhadap investor asing maupun lokal yang ada sehingga banyak terdapat usaha yang mendorong berkembangnya perekonomian masyarakatnya. Selain itu, di sekitar Kabupaten Purbalingga banyak terdapat perguruan tinggi yang notabene memiliki tugas dan tanggung jawab untuk turut mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan bagi masyarakat di sekelilingnya. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana peranan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.

Analysis of Motor Vehicle Tax Payment Compliance at Samsat Banyumas Regency Rina Mudjiyanti; Purnadi Purnadi; Susilo Wardani; Ani Kusbandiyah
Innovation Business Management and Accounting Journal Vol. 1 No. 3 (2022): July - September
Publisher : Mahameru Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56070/ibmaj.v1i3.11

The purpose of this study is to analyze whether there is an effect of administrative sanctions, taxpayer awareness, income level, and modernization of the tax administration system on motor vehicle tax compliance (PKB) in Samsat Banyumas. Tax is one sector of state revenue. Motor vehicle tax is one that affects the high level of regional income. The sample in this study were respondents or motor vehicle taxpayers in the Banyumas Regency area. The results of the study of administrative sanctions, taxpayer awareness, income level, and modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance positively affect motor vehicle taxpayer compliance. Not only income but also supported by taxpayer awareness. Modernization of the tax payment system is a digital transformation from conventional to digital systems to simplify and accelerate tax administration.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK PANGAN HALAL Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 1 (2019): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2019
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.677 KB)

Aspek kehalalan produk menjadi pertimbangan utama saat seorang konsumen muslim memutuskan untuk mengonsumsi suatu produk khususnya produk pangan. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia melindungi dan memastikan konsumen muslim mendapatkan haknya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konsumen muslim, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Namun pada praktiknya, masih belum munculnya kesadaran konsumen muslim akan hak yang dimilikinya menjadikan kedudukan konsumen muslim masih belum seimbang dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, hendaknya konsumen muslim juga proaktif untuk mengetahui dan memahami hak yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak tersebut.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search