Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Transparansi Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Putu Edi Rusmana
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Indonesia I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Putu Edi Rusmana
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1953

Abstract

Illegal mining in Indonesia has become a serious issue with widespread environmental, economic, and social impacts. This study aims to analyze the criminal law regulations regarding illegal mining offenses and the sanctions imposed on perpetrators based on Indonesian positive law. The research method used is normative juridical, with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the primary regulation governing illegal mining offenses is Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (UU Minerba), which imposes a maximum prison sentence of 5 years and fines up to Rp100.000.000.000 (one hundred billion rupiah). Additionally, illegal mining activities causing environmental damage may be subject to additional sanctions under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. Although the regulations are clear, challenges in law enforcement remain a major obstacle. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, and the community is needed to effectively eradicate illegal mining.
Kedudukan dan Keabsahan Hukum Perjanjian Joint Venture dalam Hukum Perdata Indonesia Rafika Amalia; I Putu Edi Rusmana
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1952

Abstract

The joint venture agreement is a form of business collaboration increasingly utilized in commercial practice by both domestic and foreign parties. However, Indonesian legislation does not explicitly regulate such agreements, raising legal questions regarding their standing and enforceability under national law. This study aims to examine the legal position of joint venture agreements within the Indonesian civil law system and assess their compliance with the validity requirements of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This is normative legal research employing a statute-based and conceptual approach. The findings show that joint venture agreements are legally acknowledged and enforceable based on the principle of freedom of contract as articulated in Article 1338 of the Civil Code As long as the agreement meets the four requirements for a valid agreement, namely agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause it is considered valid and binding under Indonesian civil law. Although there is no specific statutory framework governing joint ventures, their legal force is supported through legal doctrines and judicial precedents. This study concludes that the absence of explicit regulation does not invalidate joint venture agreements but highlights the importance of carefully interpreting foundational civil law principles to ensure legal certainty and protection for the contracting parties.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
Menyingkap Celah Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik I Putu Edi Rusmana
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 10 No 01 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2024.v10.i01.p1

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris dalam penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang semakin relevan di era digital. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah mempermudah pelayanan hukum, potensi penyalahgunaan seperti manipulasi data dan pemalsuan akta tetap menjadi ancaman serius. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum untuk menerapkan sanksi pidana, regulasi terkait akta elektronik oleh notaris masih memiliki celah hukum, khususnya dalam pengawasan dan mekanisme pencegahan penyalahgunaan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap efektivitas pembaruan Undang-Undang ITE yang memberikan dasar hukum untuk mengatur aspek digital dalam profesi notaris.
Co-Authors I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Ketut Angga Wiratama Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari Ni Nyoman Juwita Arsawati Rafika Amalia