Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Guru Honorer Supriyani, S.Pd. (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo) Yunan Hanun; Nynda Fatmawati Octarina; Bambang Arwanto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 10 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i10.2739

Abstract

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur hak serta tanggung jawab pendidik, termasuk jaminan keamanan saat menjalankan tugas. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi guru. Penelitian ini berfokus pada kasus dugaan penganiayaan oleh Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, yang dituduh menganiaya seorang murid. Kasus ini memicu perhatian nasional dan internasional meskipun bukti yang ada tidak mencukupi. Tujuan penelitian adalah untuk menilai rasio decidendi putusan terhadap Supriyani serta kesesuaian putusan nomor 104/Pid.Sus/2024/P.N. Andoolo dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan melibatkan analisis bukti dan kesaksian dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi yang memberatkan, yaitu anak di bawah umur dan orang tua, tidak dapat diandalkan karena keterbatasan informasi yang mereka miliki. Keterangan anak di bawah umur tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak disumpah, dan orang tua hanya mendengar cerita. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya tidak dilanjutkan ke persidangan, mengingat ketidakcukupan bukti yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pendidik dalam menjalankan tugas mereka.
Law Enforcement of Law Number 8 of 2010 Against Perpetrators of Money Laundering Crimes Yunan Hanun; Bambang Arwanto
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 2 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i2.7377

Abstract

In essence, money laundering is disguising a wealth's origin so that its use can occur without knowing its halal or haram source. This study aims to find out law enforcement and judges' considerations in imposing penalties and fines on the perpetrators of money laundering crimes as stipulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (TPPU). This research uses normative legal research techniques, so the data obtained is sourced from literature materials. The results of the study show that Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime provides a legal basis for the crime of Money Laundering. Law enforcement against perpetrators of fraud and money laundering has been realized in accordance with applicable regulations. One of the cases experienced by Indra Kenz who was sentenced to ten years in prison and a fine of five billion rupiah for having committed fraud and online gambling crimes involving the Binomo trading application. The verdict is not in accordance with the demands of the South Tangerang Public Prosecutor who demanded a prison sentence of twenty years and a fine of ten billion rupiah. However, the panel of judges considered various factors before deciding not to comply with the prosecutor's request and reduce Indra Kenz's sentence. It is recommended that to avoid scams, the public is urged to educate themselves more about the correct investment techniques before engaging in any financial activities.Â