<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pengawasan serta pengendalian mutu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Daerah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ASN telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, meliputi pengukuran kinerja berbasis indikator objektif, penetapan target terukur, evaluasi berkala, dan tindakan perbaikan yang didukung teknologi serta kepemimpinan. Pengendalian mutu ASN dilakukan melalui penetapan standar pengawasan yang jelas, evaluasi hasil kerja, dan tindakan korektif berbasis regulasi. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, penerapan sistem reward and punishment, pemanfaatan teknologi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya integritas, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemanfaatan teknologi, pembinaan integritas, dan penguatan koordinasi untuk optimalisasi pengawasan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). This study aims to analyze the mechanisms and procedures of supervision and quality control of State Civil Apparatus (ASN) at the Regional Inspectorate of Makassar City. The research employs a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that the supervision mechanism of ASN has been implemented systematically, transparently, and accountably, encompassing performance measurement based on objective indicators, setting measurable targets, periodic evaluations, and corrective actions supported by technology and leadership. Quality control of ASN is conducted through establishing clear supervision standards, evaluating work results, and regulatory-based corrective actions. Supporting factors include leadership commitment, the implementation of a reward and punishment system, technology utilization, and clear Standard Operating Procedures (SOP). Meanwhile, inhibiting factors involve low integrity, limited infrastructure, weak inter-agency coordination, and external pressures. This study recommends enhancing technology utilization, integrity training, and strengthening coordination to optimize supervision in support of clean and corruption-free governance.]]>
