Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Journal of Islamic Law Rechtenstudent Journal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Indonesian Journal of Islamic Law (IJIL)
Asyharul Muala
Universitas Islam Indonesia (UII)
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Menuju Revolusi Saintifik Melalui Pendidikan Islam Asyharul Muala
TA'DIB: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Vol 6, No 1 (2017): Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tjpi.v6i1.2524

Abstract

Abstract Islamic education, particularly in the form of Islamization of science, does not play a great role to save Muslim generation from backwardness. Therefore, it aims to understand the meaning and range of scientific revolution, to find strategic ways in conducting scientific revolution through Islamic Education, and to have lesson learnt from the best practice of scientific revolution in Islamic world today. Collecting data mainly by library research and employing content analysis, this qualitative research found that the critical process attains scientific revolution to natural sciences. Reflecting the succeed in the West several centuries ago and Iran in contemporary period, this paper formulates that the strategic ways towards scientific revolution are: prefer placing the sacred aspect of science to the goal than to the content, proposing Islamic teaching through scientific formula to the public, and shifting the orientation of education to bear the discoverer and inventor. Keywords: Scientific Revolution, and Islamic Education. Abstrak Pendidikan Islam terutama yang berformat Islamisasi ilmu pengetahuan belum memberikan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk  memahami pengertian dan ruang lingkup serta metode revolusi saintifik, kemudian menemukan strategi dalam upaya melakukan revolusi saintifik melalui pendidikan Islam, dan untuk mengambil pelajaran dari best practice revolusi saintifik dalam dunia Islam saat ini. Dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka kemudian melakukan content analysis, riset bercorak kualitatf ini menemukan bahwa revolusi saintifik dapat dicapai dengan proses kritis terhadap normal science. Berkaca pada keberhasilan Barat selama beberapa abad dan keberhasilan Iran di masa kontemporer, maka strategi pendidikan Islam menuju revolusi saintifik adalah meletakkan sakralitas ilmu bukan pada konten tapi pada fungsi dan tujuan, menyajikan nash Islam dalam bentuk kebenaran ilmiah di depan publik, dan mengubah orientasi pendidikan Islam kepada upaya melahirkan penemu (discovery) dan pencipta (inventor).  Kata kunci: Revolusi Saintifik, dan Pendidikan Islam.
Inisiasi Peningkatan Matematika Dasar dan Hafalan Al-Qur’an di Madrasah Diniyyah As-Salam Achmad Fauzan; Asyharul Muala; Muthia Dishanur Izzati; Farhatun Nissa
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 01, Issue 01, Maret 2019
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol1.iss1.art2

Abstract

Penanaman ilmu akan kuat jika diberikan sejak dini, karena sebagai ilustrasi sebuah pohon akan kokoh jika akarnya sudah terpatri kuat menancap didalam tanah. Namun dengan akar yang belum kuat, pohon itu akan mudah hanyut tergerus arus air yang ada. Tidak sedikit anak-anak yang tidak terkontrol karena perkembangan ini, oleh karena hal tersebut tim pengabdian merancang skema sederhana untuk mengembalikan fitrah anak-anak supaya dapat kembali terkontrol yakni dengan kembali ke Al-Qur’an. Selain itu diasah kemampuan logikanya yakni dengan pemantapan kemampuan matematika dasar. Pengabdian ini dilakukan di Madrasah Diniyyah As-Salam (Jalan Yudistira 104, Nglinggan, Wedomartani-Ngemplak, Sleman) yang sudah dilakukan selama 6 bulan berfokus kepada anak-anak kelas 4, 5 dan 6. Harapan diadakannya pengabdian ini adalah penguatan kembali berpikir logis anak-anak serta menciptakan karakter yang Qur’ani. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan rutin setiap hari Jumat dengan dari pukul 16.00 – 17.30 dalam kurun waktu 1 semester. Materi disesuaikan dengan materi yang diajarkan di sekolahan sehingga terukur dan berguna bagi peserta didik. Ditengah pelaksanaan diberikan ujian untuk mengukur sejauh mana pemahaman atas materi yang sudah diberikan. Kemudian diakhir pelaksanaan diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan serta evaluasi dari pelaksanaan program pengabdian. Dari hasil kuesioner secara keseluruhan peserta didik sangat senang dan diharapkan program ini tetap dapat diteruskan.Penanaman ilmu akan kuat jika diberikan sejak dini, karena sebagai ilustrasi sebuah pohon akan kokoh jika akarnya sudah terpatri kuat menancap didalam tanah. Namun dengan akar yang belum kuat, pohon itu akan mudah hanyut tergerus arus air yang ada. Tidak sedikit anak-anak yang tidak terkontrol karena perkembangan ini, oleh karena hal tersebut tim pengabdian merancang skema sederhana untuk mengembalikan fitrah anak-anak supaya dapat kembali terkontrol yakni dengan kembali ke Al-Qur’an. Selain itu diasah kemampuan logikanya yakni dengan pemantapan kemampuan matematika dasar. Pengabdian ini dilakukan di Madrasah Diniyyah As-Salam (Jalan Yudistira 104, Nglinggan, Wedomartani-Ngemplak, Sleman) yang sudah dilakukan selama 6 bulan berfokus kepada anak-anak kelas 4, 5 dan 6. Harapan diadakannya pengabdian ini adalah penguatan kembali berpikir logis anak-anak serta menciptakan karakter yang Qur’ani. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan rutin setiap hari Jumat dengan dari pukul 16.00 – 17.30 dalam kurun waktu 1 semester. Materi disesuaikan dengan materi yang diajarkan di sekolahan sehingga terukur dan berguna bagi peserta didik. Ditengah pelaksanaan diberikan ujian untuk mengukur sejauh mana pemahaman atas materi yang sudah diberikan. Kemudian diakhir pelaksanaan diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan serta evaluasi dari pelaksanaan program pengabdian. Dari hasil kuesioner secara keseluruhan peserta didik sangat senang dan diharapkan program ini tetap dapat diteruskan.
Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara Muhammad Lutfi Hakim; Sugianto Sugianto; Asyharul Muala; Khamim Khamim; Habib Ismail
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 2 November (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.53 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1817

Abstract

This article is aimed to explain the implementation of the premarital course, the constraints, and the effectiveness of the Regulation of Director General Bimas Islam No. DJ. II/542 Years 2013 concerning the Guidelines on the Implementation of the Premarital Course in the KUA Southeast Pontianak Sub-District. That is because KUA Southeast Pontianak Sub-District did not implement this provision optimally. The type of research the author uses is empirical legal research with a sociological-juridical approach. There are three research results in this paper. First, the premarital course in the KUA Southeast Pontianak Sub-District is held once a week. The resource person delivered four materials with the lecture and answer method, namely reproductive health, reproductive health, marital law, fostering sakīnah families, and the resilience of families. These materials are submitted by the Officers of the Health Service, Head, and the Functional Headman (Penghulu) KUA Southeast Pontianak Sub-District. After attending a premarital course, the bride candidate received a certificate from BP4. Secondly, there are two obstacles experienced by the KUA Southeast Pontianak Sub-District that have not fully implemented the Regulation of Director General Bimas Islam No. DJ. II/542 Years 2013, namely the absence of fees for the Speaker’s honorarium and yet to be present and the management of the leadership related to the implementation. Third, the guidelines for administering prenuptial courses have not been effectively implemented at KUA Southeast Pontianak Sub-District, because there are no derivative rules from these regulations (substance), the unreadiness of officials and employees in implementing them (structure), and the public’s assumption that prenuptial courses are only a formality (legal culture).
Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia Wahyu Dwi Nur Cahyo; Asyharul Muala
Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 3 (2022): Rechtenstudent December 2022
Publisher : Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v3i3.179

Abstract

Autopsy is a surgical examination of a corpse to determine the cause of death. In practice, the autopsy is often rejected by the victim's family based on religion or culture reasons. Article 222 of the Criminal Code said anyone who obstructs the autopsy is subject to criminal penalties. However, in Article 134 of the Code a quo, family rejection is implicitly permissible because in the formulation of the article there is no further information regarding family rejection. This study discusses the problems of autopsy regulations, and the urgency of autopsy implementation in Indonesia legal system. Through normative juridical methods, two research results were found: The implementation of forensic autopsies in Indonesia has a weakness because of ambiguity seen in articles 133 and 134 KUHAP which regulate notification to the victim's family to perform an autopsy. Thus, it creates legal uncertainty because there aren’t autopsy technical regulations. In addition, explanatory of victim's family regarding the results of the autopsy and the influence of law enforcement can be an obstacle due to discretion of the investigator by canceling the autopsy at the request. The urgency of an autopsy is to reveal unnatural death of a person, determine whether there was a murder or not and seek material truth, so that it can be linked to the purpose of law. Through the autopsy process, the reason for the victim's death can be explained in the visum et repertum. Then a clear conclusion is drawn about the reason for the death of the victim.
Peningkatan Pendidikan Berkualitas Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Muala, Asyharul; Nugraheni, Nursiwi
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 3 (2024): Madani, Vol. 2, No. 3 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10936448

Abstract

Quality education is currently the main focus of government programs that continue to be pursued. Efforts to achieve good educational standards are not solely the responsibility of the government, but involve contributions from the private sector, educational institutions and the general public. This research aims to illustrate the vitality of efforts to develop the quality of Indonesian education, a country facing challenges in terms of educational quality. The research method used is a qualitative literature study approach and a descriptive approach. The data collected comes from scientific literature such as journals and articles. The results of this research provide insight into efforts that can be made to improve the quality of education in Indonesia, and identify several factors that contribute to the low quality of education in this country. In achieving the goal of impactful learning in the classroom and improving the overall quality of education, the role of professional development for educators is very important.
Analysis of Polygamy Law in Indonesia: Harmony between Islamic Law and State Law Aminah, Aminah; Muala, Asyharul
Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Islamic Law
Publisher : Postgraduate Programme of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijil.v6i2.2020

Abstract

Polygamy, a practice that is widely recognized and regulated in Islamic law, often raises legal and social dilemmas in the context of Indonesia's national regulations. This research uses descriptive qualitative methods to analyze the interaction between Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia, which shows the conflict between religious norms and modern legal demands that are more inclusive. The research results show a significant gap between the law and practice of polygamy, with many cases carried out without official registration, leaving wives and children vulnerable without adequate legal protection. This study emphasizes the need for policy reform and increased law enforcement to address these social and legal problems, as well as increasing harmony between religious law and positive law, with the main aim of seeking better justice and prosperity for all involved.
Unregistered Divorce among Islamic Boarding School Alumni Muala, Asyharul; Wahyuni, Sri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17206

Abstract

Divorce does not require a formal court process in Islam; a verbal statement from the husband is considered sufficient. This understanding is held by several Islamic boarding school alumni living in Mlangi, who choose to divorce outside of court. However, this choice is not supported by religious leaders, kiai and gus, who recommend legally divorcing in court to address issues such as inheritance division and child custody. Despite this, Islamic boarding school alumni in Mlangi continue to opt for divorcing outside of court for various reasons. This research aims to investigate the motivations of individuals in Mlangi who choose to divorce outside of the court system, utilizing the Rational Choice Theory as analytical frameworks. Through qualitative methods, the research explores the relationship between religious beliefs, social norms, and individual experiences in out-of-court divorces. The article argues that social institutions like kiai and gus are important figures and serve as places of consultation. However, Islamic boarding school alumni often follow their own interests instead of the advice given. Despite gus and kiai not recommending divorce outside of court, alumni still do so because they want to. This creates a social dilemma where alumni must choose between following norms and pursuing their interests. The research shows that alumni seek advice from kiai and gus mainly to legitimize their decision to divorce outside of court. The main reasons for divorcing outside of court are privacy issues, lack of communication, a selfish partner, lack of control over the partner, and the absence of children. [Perceraian tidak memerlukan proses pengadilan formal dalam Islam; pernyataan lisan dari suami dianggap cukup. Pemahaman tersebut dianut oleh beberapa alumni pesantren yang tinggal di Mlangi, yang memilih bercerai di luar pengadilan. Namun pilihan tersebut tidak didukung oleh para pemuka agama, kiai dan gus, yang merekomendasikan perceraian secara sah di pengadilan untuk mengatasi permasalahan seperti pembagian warisan dan hak asuh anak. Meski begitu, alumni pesantren di Mlangi tetap memilih bercerai di luar pengadilan karena berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi individu di Mlangi yang memilih bercerai di luar sistem pengadilan, dengan perspektif teori pilihan rasional. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara keyakinan agama, norma sosial, dan pengalaman individu dalam perceraian di luar pengadilan. Pasal tersebut berpendapat bahwa lembaga social, seperti kiai dan gus, yang merupakan tokoh penting dan berfungsi sebagai tempat konsultasi. Namun seringkali para alumni pesantren hanya mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan nasehat yang diberikan. Meski gus dan kiai tidak menganjurkan perceraian di luar pengadilan, namun para alumni tetap melakukannya karena ingin. Hal ini menimbulkan dilema sosial dimana alumni harus memilih antara mengikuti norma atau mengejar kepentingannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alumni meminta nasihat kepada kiai dan gus terutama untuk melegitimasi keputusan mereka untuk bercerai di luar pengadilan. Alasan utama perceraian di luar pengadilan adalah masalah privasi, kurangnya komunikasi, pasangan yang egois, kurangnya kontrol terhadap pasangan, dan tidak memiliki momongan.]
Repositioning of Islamic Economics in the Era of Globalization from the Maq??id Syar?’ah Perspective: Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maq??id Syar?’ah Muala, Asyharul
Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.199 KB) | DOI: 10.24260/jil.v1i1.17

Abstract

Economic globalization has become a major stream for the past two to three decades. A multi-dimensional process that demands consistency and integration with all fields in the fields of economy, politics, social, culture, and ideology. The dominance of economic globalization gets stronger since the establishment of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) in the early 1990s. By claiming a noble aim, economic globalization is supported by ideologies that are often considered biased, namely capitalism and liberalism. Capitalism, a winning ideology and has successfully surpassed socialist-communists, remains incomplete as an economic ideology. In this ideology, profits revolve only around particular people; yet, others become exploited victims. This qualitative research presents solutions to global economic problems. Islam, with its sharia economic concept, appears at the right time. Islamic economics is an alternative to answer economic issues. The purpose of the economy itself is not only in the fulfillment of individual needs but also in the creation of mutual benefits. The concepts proposed by Islamic economics is in accordance with maq??id syar?'ah, which is to fulfill five basic problems (al-dar?riyat al-khams). Thus, those basic needs are fulfilled for the sake of maintaining religion, soul, mind, lineage and human property. To achieve these objectives, some steps need to be taken in implementing Islamic economics, namely, reviving humanity factors, reducing wealth concentration, restructuring current economic, and restructuring current financial conditions.
‘Iddah and Ihd?d for Career Women from Islamic Law Perspective: ‘Iddah dan Ihd?d bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Khoiri, Ahmad; Muala, Asyharul
Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.745 KB) | DOI: 10.24260/jil.v1i2.71

Abstract

Islam enforces the iddah period for women who are being divorced by their husbands or their husbands have died. During this waiting period, women are limited in making up or grooming themselves and leaving the house (ihdad). The provision regarding the iddah period becomes problematic when faced with women who have to work to meet the needs of themselves and their families. This paper aims to explain the law for women who continue to carry out their daily lives by working outside the home from an Islamic perspective. The type of research that the author uses in this paper is a literature study. The author concludes that women working during the iddah period do not violate the provisions of the iddah period and continue to carry out the iddah period, even though the woman leaves the house to earn a living and the conditions vary. The prohibition for women during the iddah period is that it is haram to marry another man, it is forbidden to leave the house unless there is an emergency reason and it is obligatory to perform ihdad. Regarding professionalism in work, especially career women in their respective fields, it must be used as a form of carrying out Islamic law and carrying out their nature as a social human being. By considering moral ethics, iddah has protection in modern development, especially for women who are active in their respective fields.
Co-Authors ACHMAD FAUZAN Ahmad Khoiri Aminah Aminah Farhatun Nissa Habib Ismail Khamim Muhammad Lutfi Hakim Muthia Dishanur Izzati Nursiwi Nugraheni, Nursiwi Sri Wahyuni Sugianto Sugianto Wahyu Dwi Nur Cahyo