Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.428
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Lentera Hukum Al-'Adalah Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Sosio Konsepsia Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURNAL MAHKAMAH Raheema At-Turats Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial Al-Maslahah Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Khazanah Hukum Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-Kainah: Journal of Islamic Studies Berasan: Journal of Islamic Civil Law
Muhammad Lutfi Hakim
IAIN Pontianak
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah) Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3180.613 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v8i1.401

Abstract

Beberapa negara muslim dunia telah melakukan perubahan di bidang hukum keluarga, salah satunya adalah konsep hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini disebabkan karena konsep hak ijbar wali yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama di masa lalu sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang ini. Teori perubahan hukum dan sosial yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bisa menjadi solusi bagi problematika yang berkembang di negara-negara muslim dunia saat ini. Teori ini menjawab mengapa konsep wali dengan hak ijbar -nya berbeda antara negara muslim satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa setiap negara mempunyai latar belakang kultur, budaya, sosio-politik dan sosio-historis yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan para ahli hukum di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sebuah produk hukum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat argumentasi yang menyetarakan hak memilih calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada hak ijbar dan intervensi wali di dalamnya. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial yang terjadi pada masyarakat.
Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari’ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3327.311 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v10i1.913

Abstract

Syari’at Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dan menghindari mereka dari kemudaratan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.Hal ini merupakan konsep dasar dari maqasid al-syari’ah sejak abad pertengahan Islam (era pemikiran klasik) yang dijelaskan Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat. Namun kemudian konsep maqasid al-syari’ah ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah paradigma baru (new paradigm) dalam filsafat hukum Islam kontemporer, yaitu maqasid al-syari’ah yang dipopulerkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru ini terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan/pelestarian), sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development (pengembangan) dan right (hak).
Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat Khamim, Khamim; Afad, M.Najmul; Widodo, Agus; Perdhiansyah, Perdhiansyah; Hakim, Muhammad Lutfi
Sosio Konsepsia Vol 10 No 3 (2021): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i3.2435

Abstract

Abstrak: Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19. Ada 34 provinsi di Indonesia yang tergolong zona merah terdampak Covid-19, termasuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Penyebaran virus ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama ekonomi para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu adanya peran dan partisipasi dari suluruh kalangan, termasuk Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi, tulisan ini menemukan dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar. Kata kunci: Filantropi Islam, Covid-19, Masyarakat Miskin, Baznas Provinsi Kalimantan Barat  
Kontroversi Hakim Perempuan; Doktrin Fiqh Sampai Regulasi di Negara-Negara Muslim Djazimah Muqoddas; Reviewed by: Muhammad Lutfi Hakim
Raheema Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : PSGA LP2M IAIN Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.713 KB) | DOI: 10.24260/raheema.v1i1.163

Abstract

Diskursus perbedaan antara laki-laki dengan perempuan selalu menjadi kajian yang menarik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, akan tetapi efek yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut menimbulkan kontroversial. Hal ini dikarenakan, perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) dapat melahirkan seperangkat konsep budaya.Interprestasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan gender dalam distribusi peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.
Merdeka Belajar Dari Rumah: Sebuah Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 Sri Ayu Tiwikrama; Mochammad Najmul Afad; Muhammad Lutfi Hakim
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v9i1.8827

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran sekolah di rumah. Aktivitas peserta didik terpusat di rumah masing-masing. Praktiknya peserta didik justru sibuk bermain gadget yang berdampak pada rendahnya karakter peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya riset problem masyarakat, perencanaan program, analisis dan penyusunan program, mengorganisasi masyarakat dan menentukan komunitas dampingan dan implementasi serta monitoring. Hasil data yang diperoleh melalui pengamatan dari sekelompok masyarakat sekitar yang menyasar pada anak-anak tingkat sekolah dasar. Pemberdayaan masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Angkatan 49 IAIN Pekalongan dilakukan untuk menyelesaikan problematika tersebut diantaranya mengadakan kegiatan peningkatan literasi dan numerasi berupa literasi digital, bimbingan belajar tatap muka dan bimbingan belajar daring, kegiatan pelatihan kreasi kain, dan kegiatan hidroponik mengarahkan pada hasil nyata bentuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembelajaran sederhana yang mengarah pada asas keterampilan hidup di tengah pandemi Covid-19
Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era Bustami Bustami; Muhammad Lutfi Hakim
AL-TAHRIR Vol 20, No 1 (2020): Islam and Social Change
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v20i1.1934

Abstract

Abstract: The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia released data that stated that almost 95% of waqf assets had not been used optimally. One reason is that there are only a few waqf management institutions that manage waqf property professionally and productively. Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation is present as one of the institutions engaged in zakat, infāq, alms, and waqf, as well as collaborating for the economic empowerment of the people. Having only been established for two years, BMI was entrusted with managing cash waqf amounting to Rp. 2,993,050,577.64 and has been distributed in the amount of Rp. 535,414,900.00 in 2018. This paper uses the type of field research and data collection techniques through interviews, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). There are three research results in this paper. First, the Gerakan Wakaf Produktif in BMI consists of five programs, namely cash waqf, waqf asset waqf, profession waqf, benefit waqf, and waqf transfer of rights. Second, the management of cash waqf by BMI starts from planning the waqf-based infrastructure, determining the number of funds needed, and campaigning for it. The cash waqf funds collected are then used to buy raw materials used to build waqf based infrastructure. Third, BMI uses information technology in three ways, starting with collecting and managing cash waqf and its accountability report. The information technology it uses is social media, websites, and contact persons via mobile phones. الملخص: أصدرت وزارة الدين الإندونيسية بيانات تفيد بأن ما يقرب من ۹۵ في المئة من أصول الوقف لم تستخدم بالشكل الأمثل. أحد الأسباب هو أنه لا يوجد سوى عدد قليل من مؤسسات إدارة الوقف التي تدير ممتلكات الوقف بطريقة مهنية ومنتجة. تتواجد مؤسسة بيت المال منزلا إندونيسيا باعتبارها واحدة من المؤسسات العاملة في مجال الزكاة والإنفاق والصدقات والأوقاف، بالإضافة إلى التعاون من أجل التمكين الاقتصادي للناس. بعد أن تم تأسيسها لمدة عامين فقط، تم تكليف بيت المال منزلا إندونيسيا بإدارة الوقف النقدي بمبلغ ٢.٩٩٣.٠٥٠.٥٧٧,٦٤ روبية وقد تم توزيعها بمبلغ ٥٣٥.٤١٤.٩٠٠,٠٠ روبية في ٢٠١٨. تستخدم هذه الورقة نوع البحث الميداني وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق و مناقشة جماعية فى موضوع محدد. هناك ثلاث نتائج بحث في هذه الورقة. أولاً، تتكون حركة الأوقاف الإنتاجية في بيت المال منزلا إندونيسيا من خمسة برامج، هي الوقف النقدي، والأوقاف الأصولية، والأوقاف المهنية، والأوقاف، وحقوق التحويل. ثانيًا، تبدأ إدارة الوقف النقدي من قبل بيت المال منزلا إندونيسيا من تخطيط البنية التحتية القائمة على الوقف، وتحديد مقدار الأموال اللازمة، والحملة من أجله. ثم يتم استخدام أموال الوقف النقدية التي تم جمعها لشراء المواد الخام المستخدمة لبناء البنية التحتية القائمة على الوقف. ثالثًا، يستخدم مؤشر كتلة الجسم تقنية المعلومات بثلاث طرق، بدءًا بجمع وإدارة الوقف النقدي وتقرير المساءلة الخاص به. تكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها هي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وأشخاص الاتصال عبر الهواتف المحمولة. Abstrak: Kementerian Agama RI merilis data yang menyatakan bahwa hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit lembaga pengelola wakaf yang mengelola harta benda wakaf secara profesional dan produktif. Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia hadir sebagai salah satu lembaga yang bergerak di zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mengkolaborasikannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Baru berdiri selama dua tahun, BMI dipercaya untuk mengelolah wakaf tunai sebesar Rp. 2.993.050.577,64 dan telah didistribusikan sebesar Rp. 535.414.900,00 pada 2018. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan FGD. Ada tiga hasil penelitian dalam tulisan ini. Pertama, Gerakan Wakaf Produktif di BMI terdiri dari lima program, yaitu wakaf tunai, wakaf aset, wakaf profesi, wakaf manfaat, dan wakaf pengalihan hak. Kedua, pengelolaan wakaf tunai oleh BMI dimulai dari merencanakan infrastruktur berbasis wakaf, menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan, dan mengkampanyekannya. Dana wakaf tunai yang terkumpul, kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan baku yang digunakan untuk membangun infrastruktur berbasis wakaf. Ketiga, BMI menggunakan teknologi informasi dalam tiga hal, mulai dari penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai serta laporan pertanggungjawabannya. Teknologi informasi yang digunakannya adalah media sosial, website dan contak person melalui handphone.
Sharī’a, Fiqh, and Qānūn: A Portrait of the Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia Muhammad Lutfi Hakim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.953

Abstract

Abstract: This article examines the cognitive nature of Islamic law in Indonesia, particularly regarding understanding and applying the terminology of Sharī’ah,fiqh, and qānūn in several scientific works by Indonesian Muslim scholars and Regional Regulations Aceh Darussalam.Using the cognitive nature theory of Jasser Auda, it is concluded that there are significant differences between Sharī’ah, fiqh, and qānūn from the creator, source, scope, nature, time, amount, and characteristics. However, some Indonesian Muslim academics, legislators, and scholars often use the terms Sharī’ah, fiqh, and qānūn interchangeably and include them in the realm of absolute divine revelation. Therefore, the three times are often used interchangeably and sometimes overlap. That matter can be seen in many articles from some Indonesian Muslim intellectuals and in the regional regulation on Islamic Sharī’ah in Aceh, which legislators formulated. As a result, fiqhand qānūn, which are products of human thought from the effects of their understanding of the Qur’an and hadith as God’s revelations, are considered to have absolute truth like the Qur’an and hadith itself.Abstrak: Artikel ini mengkaji watak kognitif hukum Islam Indonesia, khususnya terkait pemahaman dan penggunaan terminologi syari’ah, fikih dan kanun dalam sejumlah karya ilmiah para sarjana muslim Indonesia dan juga Peraturan Daerah di Aceh Darussalam. Dengan mempergunakan teori watak kognitif Jasser Auda, diperoleh kesimpulan bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan antara syariah, fikih, dan kanun dari aspek kreator, sumber, ruang lingkup, sifat, waktu, jumlah, dan karakteristiknya. Namun demikian, sebagian sarjana Muslim Indonesia, legislator dan para ulama sering menggunakan terma syari’ah, fikih dan kanun secara sama dan memasukannya ke dalam wilayah wahyu Tuhan yang bersifat absolut. Oleh karena itu, ketiga terma tersebut sering digunakan secara bergantian dan adakalanya juga tumpang tindih. Hal tersebut terlihat dalam sejumlah artikel dari sebagian sarjana Muslim Indonesia dan Perda Syari’ah Islam di Aceh yang dirumuskan oleh para legislator. Akibatnya, fikih dan kanun yang merupakan produk pemikiran manusia dari hasil pemahamannya atas Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai wahyu Tuhan dinilai memiliki kebenaran absolut layaknya Al-Qur’an dan as-Sunnah itu sendiri.
Inheritance Portion of The Heir of Women is More Than Men in Islamic Legal Perspective Muhammad Lutfi Hakim; Mutmainah Mutmainah
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1426

Abstract

The distribution of inheritance in Islam recognizes the principle of ijbari, namely the transfer of inherited property to its heirs, which has been determined in Islamic law covering aspects of heirs, legacy, part of inheritance, and heirs. Regarding the division of legacy between male and female heirs, there is a principle of li al-dzakari mitsl al-hadz al-untsaian (the male part is like two female parts). Unfortunately, the provision is not applied in the distribution of inheritance in Enau River Village, which gives the portion of inheritance to girls more than 2:1 than boys. This paper aims to describe the practice of heritage sharing in Sungai Enau Village because of and alternative distribution of legacy its heritage following Islamic law. The results of this paper found that some Muslim communities in Sungai Enau village are majority Muslim (65%) their inheritance by a method of internal family deliberation with the consent of all heirs. The result of this deliberation is that the heir son gets a share of the inheritance more than twice as much as the heir son. The main reason for giving a portion of the inheritance to girls is more than twice as much as boys are that girls care more, help more, and take care of their parents (especially heirs) than boys. Although the provision is not following the opinion of the majority of jurists of scholars who give inheritance to the heir’s men are twice as much as women (2:1), and that is following the principle of li al-dzakari mitsl al-hadz al-untsaian. Still, the division meets the heir’s sense of justice for the heirs and is supported by local religious leaders’ opinions. This paper analyzes the case and provides an alternative to the distribution of inheritance following the jurists’ views.
HERMENEUTIK-NEGOSIASI DALAM STUDI FATWA-FATWA KEAGAMAAN: ANALISIS KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN KHALED M. ABOU EL FADL Muhammad Lutfi Hakim
istinbath Vol 19 No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.006 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v19i1.204

Abstract

This paper discusses the contributions of Khaled M. Abou El Fadl in wrestling the text (al-ta’amul ma’a al-nash), which results in the implications of Islamic law. The contribution stems from his academic anxieties seeing the misogynist fatwas issued by official institutions such as the Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO) in Saudi Arabia and The Society for Adherence to The Sunnah (SAS) in America. The fatwas that degrading the woman is regarded as the will of God who should not be appealed and debated. Khaled argues that the fatwa is an act of arbitrariness (despotism) and authoritarianism. By using library research and qualitative analysis, there are three results in this article. Firstly, the special group must obey the five prerequisites in order not to happen arbitrariness in interpretation and fall in authoritarianism, namely honesty, diligence, frankness, rationality, and selfrestraint. Secondly, the Qur’an competence in terms of authenticity differs from the hadith. The Qur’an is God’s authenticity. While the hadith, there are several inconsistencies that need to debate and implication on the thought of Islamic law. Thirdly, there are three elements that play a role in determining meaning in an interpretation, namely author, text, and reader. There is nothing most dominant among the three. The three relationships are given proportionally through the negotiation process, dynamic and participatory interactions in creating meaning.
SISTEM PENDIDIKAN, MITIGASI BENCANA DAN STRATEGI PONDOK PESANTREN AL-HASANI KOTA PONTIANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 Khamim Khamim; Anik Cahyowati; Rizky Adithya; Muhammad Lutfi Hakim
Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE) Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jrtie.v4i2.2046

Abstract

Abstract: The government implemented an online learning system for all elements of education in Indonesia during the Covid-19 pandemic. However, this policy is not implemented in traditional educational institutions such as pesantren. This paper describes the education system, disaster mitigation and strategies of the Al-Hasani Islamic Boarding School Pontianak City during the Covid-19 pandemic. This study uses a field research type and uses interviews and documentation as to its data collection techniques collected from July to September 2021. There are three results in this paper. First, Al-Hasani Islamic Boarding School continues to implement a face-to-face education system (Offline) while still implementing health protocols during the Covid-19 pandemic. Second, Al-Hasani Islamic Boarding School carried out the last two stages well of the three stages that should be implemented in every educational institution, namely planning and sustainability (except preparation) properly. It is proven that none of the students, educators and education staff at the Al-Hasani Islamic Boarding School has confirmed Covid-19 since it first appeared in West Kalimantan until now. Third, there are two strategies carried out by Al-Hasani Islamic Boarding School to stay afloat during the Covid-19 pandemic, namely maintaining cleanliness according to the Arabic proverb and opening a business in the form of gallon water. This last strategy was used by the management of the Al-Hasani Islamic Boarding School to cover the shortcomings of the costs needed for the needs of students and their learning system. Keywords: Education System, Disaster Mitigation, Strategy, Boarding School, Covid-19.
Co-Authors Agus Widodo Anandya, Rivany Anik Cahyowati Ardiansyah Asyharul Muala B2092151009, PERDHIANSYAH Busro, B. Bustami Bustami Dani Amran Hakim Djazimah Muqoddas Emzaed, Ali Murtadho Fuad Mustafid, Fuad Habib Ismail Habib Ismail, Habib ibrahim, bukhari Khamim M Abu Amar Masri, Muhammed Sahrin bin Haji Mochammad Najmul Afad Muhammad Fauzinudin Faiz Mutmainah Mutmainah Mutmainah Mutmainah Nita Fauziah Rizky Adithya Sainun, Sainun Sri Ayu Tiwikrama Sugianto Sugianto Sugitanata, Arif Syarifuddin, Sadiani Tarlam, Alam Zaenuddin Hudi Prasojo