Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

EFEKTIVITAS ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS Abdika Jaya; Ikit Ikit
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 21 No 3 (2016): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Desember
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/jurmek.v21i3.524

Abstract

The purpose of this study was to study the budgeting process with participatory mechanisms in village infrastructure development, the process of implementing village infrastructure development budgeting based on guidelines for development planning and the effectiveness of participatory budgets. This research is a qualitative research that describes using questionnaires, interviews and documentation techniques as a data collection tool. The results of this study indicate that the people of Musi Rawas Regency have sufficiently participated in the process of developing the budget, the process of preparing the development budget is in accordance with the guidelines for development planning and the participatory budget is quite effective. The implication of this study is that the local government of Musi Rawas Regency must continuously and simultaneously increase community participation in the development budgeting process, provide more workshop activities, supervision and education training for village government officials on participatory budgets in development planning to be more effective in achieving village infrastructure development goals.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA Miki Indika; Abdika Jaya; Ninik Afrianti
Jurnal AkunStie (JAS) Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Akun STIE (JAS) Juni
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/jas.v6i1.896

Abstract

The aim of this study is to analyze the government’s internal control system (SPIP) at the Development Planning Agency at Sub-National Level of Musi Rawas Utara. This study is a descriptive study that used to see t the value of independent variables of the government internal control system (SPIP). Primary data and secondary data are needed as a basis for analysis, while data collection techniques are the from of observations, interviews and documents. The analytical technique used is desciptive. The results of the analysis showed that planning agency at sub – national level of Musi Rawas Utara in 2018 was in accordance with government regulation No. 60 year 2008 abaot control system internal government (SPIP).
EFEKTIVITAS ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS ABDIKA JAYA
JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI Vol. 1 No. 1 (2017): JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI
Publisher : JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.3840857

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses penyusunan anggaran dengan mekanisme partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa, proses pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur desaberdasarkan pedoman perencanaan pembangunan dan efektivitas anggaran partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan kuesioner, wawancara dan teknik dokumentasi   sebagai alatpengumpul data. Sampel diambil dengan menggunakan teknik cluster sampling (sampling area), simple random sampling dan teknik purposive sampling. Informan didefinisikan dengan teknik snowball sampling. Data tersebut kemudian dianalisis dengan scoring dan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten  Musi  Rawas  telah  cukup  berpartisipasi dalam  proses  penyusunan  anggaran  pembangunan, prosespenyusunan anggaran pembangunan telah sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan dan anggaran partisipatif cukup efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas harus  terus  menerus  dan  secara  bersamaan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan anggaran pembangunan, menyediakan lebih banyak kegiatan lokakarya, pengawasan dan pendidikan pelatihanuntuk aparat pemerintah desa tentang anggaran partisipatif dalam perencanaan pembangunan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa.
Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau Miki Indika; Abdika Jaya; Novi Septianah
Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis
Publisher : Training & Research Institute - Jeramba Ilmu Sukses

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47747/jismab.v1i2.34

Abstract

The aim of this study is to evaluate the application of an income accounting system to the Regional Finance Body of Lubuklinggau City. It is descriptive research; this research is not intended to test hypotheses but only systematically describes the facts, situations, and activities of the accounting system of income in the Regional Finance Agency of the City of Lubuklinggau. Operational variables of this study are income accounting systems with related party indicators, related documents, and accounting systems and procedures. Secondary data is in the form of body profiles and reports on the realization of regional revenue and expenditure budgets. The data analysis technique used descriptive analysis. The results of the study showed that the income accounting system at the Lubuklinggau City Regional Finance Body for related parties is not appropriate with Government Regulation Number 71 of 2010, PERMENDAGRI Number 64 of 2013, and Regulation of Lubuklinggau Mayor, Number 63 of 2016 and Regulation Lubuklinggau Mayor Number 32 of 2012.It had been already referring to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Regional Financial Management Guidelines, and for related documents and systems and procedures for accounting income in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010, PERMENDAGRI Number 64 of 2013, Regulation of Mayor of Lubuklinggau Number 63 of 2016 and Regulation of Mayor Lubuklinggau Number 32 of 2012.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MUSI RAWAS abdika jaya
Jurnal Masda Vol. 1 No. 1 (2022): MEI 2022
Publisher : LPPM UNMURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1664.216 KB) | DOI: 10.58328/jm.v1i1.44

Abstract

ABSTRAKKabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan prevalensi stuntingyang cukup tinggi di tahun 2018, yaitu sekitar 34,60%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untukmenanggulangi masalah stunting melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Tulisanini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting di Musi Rawas.Kabupaten Musi Rawas telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting, yang diwujudkandalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektorkesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitifdi antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomijuga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatankeluarga. Penanggulangan stunting perlu kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan danregulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa danmelibatkan tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor terkait lainnya. Sistem penanggulangan berbasismasyarakat perlu ditingkatkan lagi, karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya gizi seimbang,sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan modal yang besar untuk menekan angka stunting.Kata kunci: Kebijakan, Stunting, Penanggulangan
KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI PASCA KENAIKAN BBM KABUPATEN MUSI RAWAS Abdika Jaya; Mardi Murahman
Jurnal Masda Vol. 1 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : LPPM UNMURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.13 KB) | DOI: 10.58328/jm.v1i2.87

Abstract

Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan data inflasi dari kota Lubuklinggau karena kota Lubuklinggau yang menghitung inflasi melalui indeks harga konsumen (IHK) dan kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu daerah penyangga pangan bagi kota Lubuklinggau. Berdasarkan sumber BPS kota Palembang rilis September 2022, tingkat inflasi kumulatif (Januari sampai dengan Agustus 2022) kabupaten Musi Rawas cukup tinggi sekitar 4,41% dibandingkan dengan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 4,29% dan secara nasional 3,63%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani dampak inflasi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanganan dampak inflasi di Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas telah menindaklanjuti sejumlah kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat dalam menangani dampak inflasi, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, membuat surat edaran tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (pertalite) di lembaga penyalur BBM wilayah kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan sinergi antara Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) dengan Satgas Pangan. Penanganan dampak inflasi ini juga perlu kerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor pangan tetapi juga sektor terkait lainnya. Kata kunci: Kebijakan, Inflasi, Penanganan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN Fisip PAsira; Sokhizinema Buulolo; Abdika Jaya
Jurnal PAsira Vol 5 No 1 (2022): 28 Februari 2022
Publisher : Jurnal PAsira

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.49 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan danPerdesaan di Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataprimer, dengan sumber data yaitu informan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara,dokumentasi dan jenis sumber data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian inimeliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwaimplementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kelurahan Tanah Periuk KecamatanLubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnyasesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. ukuran dan tujuankebijakan hasil kerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaanhanya 57,69%, seharusnya mendekati 100%.