Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Hukum Wakaf Di Era Digital: Kajian Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Kota Padangsidimpuan Muhammad Ridwan; Ahmad Mafaid; Purnama Hidayah Harahap
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17530

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah menciptakan disrupsi sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan wakaf di Indonesia. Konsep Waqf 5.0 mendorong transformasi wakaf dari sistem konvensional menuju tata kelola yang berbasis digital, cerdas, transparan, dan partisipatif. Di Kota Padangsidimpuan, potensi pengembangan wakaf digital mulai diperbincangkan, namun belum disertai dengan kerangka hukum yang adaptif dan integratif. Penelitian ini bertolak dari urgensi rekonstruksi hukum wakaf yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif hukum Islam dengan regulasi hukum positif Indonesia dalam konteks digitalisasi wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi regulasi wakaf, serta wawancara dengan nazhir, pejabat KUA, akademisi, dan praktisi wakaf di Kota Padangsidimpuan. Analisis dilakukan secara kritis-komparatif terhadap konstruksi hukum wakaf Islam (fiqh al-waqf) dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan BWI, serta relevansi digital governance dalam kerangka hukum siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia, baik dalam perspektif fiqh al-waqf maupun hukum positif, belum sepenuhnya adaptif terhadap era digital. Prinsip wakaf Islam sejatinya bersifat fleksibel terhadap inovasi teknologi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti ketiadaan regulasi khusus, minimnya penafsiran hukum progresif, serta belum diakomodasinya teknologi seperti blockchain dan Artificial Intelligence (AI). Di Kota Padangsidimpuan, mayoritas nāẓir belum memiliki literasi digital memadai dan masih mengelola aset secara konvensional tanpa dukungan sistem informasi. Kurangnya sinergi kelembagaan dan pemahaman terhadap regulasi digital juga menjadi penghambat utama. Dengan demikian, rekonstruksi hukum wakaf mendesak dilakukan melalui reinterpretasi fikih berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, pembaruan regulasi yang responsif terhadap transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi nāẓir.
Perceived Security and Trust as Determinants of QRIS Usage Among Informal Traders: Evidence from Car Free Day Merchants in Padangsidimpuan Abdillah Siregar; Purnama Hidayah Harahap; Assa’adatul Khairiyahtussolihah
Journal of Economic Studies Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/b2skf161

Abstract

This study examined the effects of perceived security and trust on QRIS usage among Car Free Day traders in Padangsidimpuan City. An associative quantitative design was employed. The study population consisted of 67 active traders who accepted QRIS, and all were included through saturated sampling. Primary data were collected using a five-point Likert questionnaire and analyzed with multiple linear regression after validity, reliability, and classical-assumption testing. The results showed that perceived security had a positive and significant effect on QRIS usage (β = 0.710; p < 0.001), whereas trust did not have a significant partial effect (β = 0.149; p = 0.090). Jointly, perceived security and trust significantly explained QRIS usage (F = 53.914; p < 0.001), with an adjusted R² of 0.616. The findings indicated that transaction security was the more salient determinant for informal merchants who had already adopted QRIS. The study contributes evidence from a temporary, informal trading setting and suggests that merchant assistance should prioritize transaction verification, data protection, fraud awareness, and reliable settlement procedures.