Nurhayati Mardin
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT LOKIKA SANGGRAHA MENURUT HUKUM ADAT BALI ranciscadellaandriani; Nurhayati Mardin; Susi Susilawati
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, as a country rich in cultural and customary diversity, faces challenges in regulating marriage practices and Lokika Sanggraha, particularly regarding the unclear legal status of children born outside of legal wedlock. The inconsistency between customary law and positive law complicates the recognition of children's status and the implementation of sacred and magical customary marriages. The practice of Lokika Sanggraha, or cohabitation, which contradicts religious and moral norms, gives rise to various social and administrative problems, such as difficulties in obtaining identity documents, legal recognition, and inheritance rights for children. National provisions, such as the Marriage Law and the Population Administration Law, do not explicitly regulate the status and legal protection of children from extramarital relationships, thus triggering legal uncertainty and potential discrimination. This study aims to determine Balinese customary law in addressing the status of children resulting from Lokika Sanggraha. Using an empirical juridical approach in Parigi Moutong, it shows that conservative Balinese customs reinforce stigma and limit access for children, resulting from Lokika Sanggraha's customary rights and inheritance. Although the Child Protection Law guarantees the right to identity, education, and protection from discrimination, the absence of clear regulations regarding children resulting from Lokika Sanggraha results in weak legal certainty and regulatory enforcement. Therefore, legal consolidation that refers to the best interests of children between customary law and national law is needed through dialogue, education, and inclusive and progressive legal reform so that children's rights remain fairly protected.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN PAL) Khuzaini Khuzaini; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana serta penerapan sanksi hukum perbuatan tindak pidana main main hakim sendiri/eigenrichting dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang hukum penganiyaan dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka, meskipun tindakan main hakim sendiri yang terjadi karena kesalahpahaman tetap memilik konsekuensi hukum yang berlaku secara sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan belum mencerminkan asas kepentingan terbaik untuk dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Putusan Pengadilan Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman dalam kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku memberatkan dan tidak mencerminkan ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan.