Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

The Urgency of Special Protection for Children Post Disaster Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Andi Afdhalia Sri Hayati
JURNAL BELO Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1, Februari Tahun 2022
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol8issue1page1-15

Abstract

Children's rights should be treated differently from adults, especially in vulnerable situations such as after a disaster. In some cases, the fulfillment of children's rights is often neglected due to the chaotic situation because the parties involved are still busy revitalizing the affected areas and meeting the needs of other vulnerable groups. This study is a normative study by examining children's rights after the disaster in several international and national regulations. The study results show that both the Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014, which has been amended by Law Number 23 of 2002, clearly state the protection of children, including in the event of a disaster. However, the Disaster Management Law not detail the protection and fulfillment of children's rights specifically and still places children as beneficiaries, not as actors whose aspirations must be heard.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Andi Afdhalia Sri Hayati
Wajah Hukum Vol 3, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.019 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v3i2.63

Abstract

In trade traffic and buying and selling transactions, measuring instruments, measurements, and scales are one of the most vital and necessary facilities in supporting the realization of a transaction of goods and services. Its purpose is to determine the unit and weight of the goods and services which are the object of the trade and the transaction. For that reason, in every trade transaction, especially trade in goods, measurement tools, measurements and scales that meet legal metrology standards are needed. or legal metrology or legale metrology. This means that the measurement tools, measurements, and scales used in each transaction must have the legality and validity of the agency that is authorized to do so, namely from the Legal Metrology or Metrology Technical Implementation Unit (UPT) which carries out the metrological tasks residing in Provincial and Regency / City level. This research is an empirical study conducted in the city of Palu using the interview and questionnaire method. The results showed that there were still many violations committed by Legal Metrology starting from the need to guarantee fairness in trade, especially in the area of measurement and weighing. Legal metrology is mainly concerned with measurement tools regulated by law. Irregularities in legal metrology among traders often occur due to lack of legal awareness and ignorance of the laws governing legal metrology. Factors inhibiting law enforcement against legal metrology criminal acts include a lack of public awareness about the law itself and a lack of socialization about threats criminal offenses against legal metrology abuse.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU Titie Yustisia Lestari; Andi Afdhaliah Sri Hayati; Irzha Friskanov. S
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.225 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i4.3300

Abstract

Hadirnya teknologi internet kemudian berkembang dengan pesat menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, yakni cyberbullying adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyakut tentang cyberbullying. Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya atau cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman mereka melalui dunia maya atau internet. Remaja yang dengan kurangnya pemahaman terkait penggunaan internet dengan baik, akan terjerumus pada dampak negatif internet. Maka dengan adanya hal tersebut, permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam pengabdian adalah pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan siswa-siswi tentang cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut tidak menarik untuk dibahas. Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang cyberbullying kepada siswa-siswi pelajar sekolah menengah. Siswa sekolah menjadi sasaran empuk dari dampak negatif penggunaan media sosial. Kepribadian yang masih labil, kurangnya kemampuan dalam menyaring berita, dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet dan cyberbullying ini yang membuat siswa-siswi sangat rentan terdampak.
Implementasi Asas Peradilan Terbuka untuk Umum pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Donggala Titie Yustisia Lestari; Andi Afdhaliah Sri Hayati
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2649

Abstract

The Covid-19 pandemic that has occurred in Indonesia since 2020 has had a very significant impact on the criminal justice system in Indonesia. The process of resolving criminal cases by law enforcement officers must be handled virtually. This of course has an impact on the principles that have been regulated in the Criminal Procedure Code and the Judicial Power Act, one of which is the principle of an Open Trial for the Public. The virtual trial of course imposes restrictions on the public to attend directly in the courtroom because of the government's policy to implement health protocols. This study aims to determine the implementation of the principle of open justice to the public during the Covid-19 pandemic on the examination of criminal cases at the Donggala District Court and to identify obstacles in the implementation of the principle of open justice to the public during the Covid-19 pandemic on the examination of criminal cases at the Donggala District Court. This research was conducted in Donggala Regency, namely the Donggala District Court by taking samples of Judges, Prosecutors and Heads of Detention Centers. Data was collected using interview techniques and document studies. The data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of the principle of an open trial to the public during the Covid-19 pandemic for the examination of criminal cases at the Donggala District Court, namely the principle of an open trial to the public was still applied by judges in trials conducted both online and offline, although there were restrictions on participation. Public. In principle, the public can attend the trial through two channels, namely attending with restrictions directly in the courtroom by implementing health protocols and attending the trial online using the zoom link shared by the Donggala District Court via social media.
Sosialisasi Hukum Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Siswa MTs Alkhairaat Parigi Lestari, Titie Yustisia; Tahir, Ridwan; Friskanov. S, Irzha
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.11733

Abstract

Kekerasan seksual merupakan isu hangat yang terjadi di lingkungan pendidikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami pada anak menjadi konsentrasi dunia pendidikan untuk dapat tindakan khusus pemerintah baik melalui pencegahan maupun tindakan sanksi ringan hingga berat. Namun lemahnya sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi perbincangan di akademisi maupun masyarakat awam. Pentingnya pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual bagi pelajar menjadi pokok materi yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan yang dihadiri 20 peserta di MTS Alkhairaat Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Bukan hanya itu, materi ini juga mengajak peserta untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengetahui tentang sadar hukum kekerasan seksual dan memberikan sikap pada tindakan yang tepat. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional siswa, terutama di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman siswa tingkat menengah pertama mengenai kekerasan seksual, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan persepsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang kekerasan seksual masih rendah, dengan perbedaan signifikan antara siswa perempuan dan laki-laki. Siswa perempuan cenderung lebih menyadari tanda-tanda kekerasan seksual, sementara siswa laki-laki menunjukkan ketidakpahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik. Selain itu, pengaruh media sosial dan budaya tabu di masyarakat turut memperburuk situasi ini. Juga menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan edukasi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan siswa dapat lebih mengenali, mencegah, dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka hadapi atau saksikan
RESPONSIBILITY AND LEGAL PROTECTION OF NOTARY AGAINST PARTIJ ACTE Rachman, Rahmia; Yustisia Lestari, Titie; Amin Tahir, Maulana
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20311

Abstract

Notaries are responsible for complying with laws and regulations in terms of carrying out their official duties, therefore based on the great responsibility of notaries, especially in making partij acte which is directly related to the interests of the faces, notaries need to get legal protection. The purpose of this research is to find out the legal responsibility for notaries in making partij acte and to find out the legal protection for notaries in making partij acte. This research uses normative legal research methods. The results show that there are 3 (three) forms of legal responsibility for notaries in making partij acte, namely administrative responsibility, civil responsibility and criminal responsibility. Legal protection for Notaries is institutionally provided by the Notary Honor Council and by law Notaries receive legal protection through the obligations / rights of Notaries.
Children's Digital Rights: An In-depth Analysis of Indonesia, Europe, and the US Tahir, Ridwan; Lestari, Titie Yustisia
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 2 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i2.50770

Abstract

The protection of children's digital privacy has become an increasingly critical issue in the modern digital age, as children are more connected to the internet than ever before. This study conducts a comparative analysis of child privacy protection frameworks in Indonesia, Europe, and the United States, focusing on legislative approaches, enforcement mechanisms, and parental in-volvement. While the General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe provides a com-prehensive and flexible framework, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) in the United States takes a more targeted approach, focusing on children under 13. Indonesia’s Per-sonal Data Protection Law (PDP Law), still in development, offers potential but lacks specific child-focused provisions. Key findings highlight the strengths and weaknesses of these frame-works, particularly in age thresholds for consent, parental involvement mechanisms, and penal-ties for violations. This study underscores the need for Indonesia to harmonize its legal frame-work with international best practices by incorporating child-specific protections, fostering digital literacy, and strengthening enforcement mechanisms. By leveraging lessons from global stand-ards, Indonesia can ensure a safer and more empowering digital environment for its younger generation. The research provides actionable insights for policymakers, educators, and technol-ogy providers to collaboratively address the complexities of safeguarding children’s digital privacy.
Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala Lestari, Titie Yustisia; Sari, Dewi Kemala; Hasnawati, Hasnawati
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.9785

Abstract

Environmental pollution from mining activities in Indonesia, particularly in Palu City and Donggala Regency, presents complex legal challenges as the country strives to enforce environmental protection laws effectively. The core legal issue addressed in this research is the insufficient implementation of criminal sanctions despite the evident environmental degradation caused by licensed mining operations, which often only receive administrative sanctions without achieving deterrence or restoration. This study aims to examine the enforcement of criminal sanctions as a legal mechanism to strengthen environmental law in Indonesia. Utilizing an empirical legal research method through field observations and direct interviews, the research captures the realities of environmental law enforcement in Palu City and Donggala Regency. The findings reveal that although Indonesia's environmental laws provide clear provisions for imposing criminal sanctions on polluters, the practical application remains limited due to administrative hurdles, lack of coordination between central and local governments, and the prioritization of economic interests over environmental protection. However, imposing criminal sanctions is imperative to ensure corporate accountability, prevent further ecological damage, and encourage compliance with environmental quality standards. This study highlights the urgency of positioning criminal sanctions not merely as ultimum remedium but as an integral part of a proactive enforcement strategy, thereby fostering sustainable development while safeguarding environmental integrity. The insights from this research are intended to guide policymakers, law enforcers, and environmental advocates in improving the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Indonesia, ensuring a balanced approach between economic growth and environmental sustainability.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KARAKTER SISWA YANG TERTIB BERLALU LINTAS DI MADRASAH ALIYAH DDI LONJA Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.4951

Abstract

Kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi umum yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat menghindari terhadinya kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, Pertama, masih minimnya pemahaman siswa tentang tertib berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut adalah hal yang perlu untuk didiskusikan. Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang berlalu lintas kepada siswa-siswi.
KONSEKUENSI HUKUM DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING TERHADAP MEDIA SOSIAL PADA SISWA DI SMAN 4 PALU Abdullah; Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Muhammad Ayub Mubarak R.; Fidyah Faramita Utami; S, Irzha F.
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6856

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah, seperti berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Media sosial telah menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama oleh remaja. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai Undang-Undang ITE dan KUHP. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan interaktif yang dihadiri 32 orang yang melibatkan pengurus OSIS. Tim pengabdi menyampaikan materi mengenai jenis-jenis cyberbullying seperti ejekan, hinaan, penyebaran konten tanpa izin, serta ancaman daring. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menanyakan solusi praktis jika menghadapi kasus cyberbullying. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman baru mengenai batasan antara candaan dan perundungan, pentingnya etika digital, serta kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial. Pengurus OSIS berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada siswa lainnya melalui program kerja sekolah, sehingga upaya pencegahan dapat berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa SMA Negeri 4 Palu terhadap bahaya cyberbullying serta menumbuhkan pemahaman bahwa perundungan di dunia maya bukanlah hal sepele, melainkan dapat berdampak serius baik secara psikologis maupun hukum.