Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Journal of Social And Economics Research
FX Wisnu Ardianto
Universitas Kristen Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI AKUNTANSI DARI PEMBUKUAN MANUAL HINGGA ERA PERANGKAT LUNAK AKUNTANSI MODERN FX Wisnu Ardianto; Deddi Hotlan Marbun; Lasta Cesario; Ahmad Novaldi Syawal; Achmad Siblih; Martin Haposan; Farhanudin Farhanudin; Monaliza Kalalembang; Prayudi Budi Utomo; Dameria Sinaga
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 6 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/qwtqj629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan evolusi teknologi akuntansi dari metode pencatatan manual kuno hingga adopsi perangkat lunak akuntansi terintegrasi saat ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur historis kualitatif, mengkaji tahapan penting dalam sejarah akuntansi yang dipengaruhi oleh inovasi teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ini didorong oleh kebutuhan akan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi empat era utama: Era Kuno (Pencatatan), Era Klasik (Pembukuan Berpasangan), Era Mekanis/Elektromekanis, dan Era Digital (Perangkat Lunak Akuntansi). Perkembangan ini secara signifikan telah mengubah peran akuntan dari pencatat menjadi analis strategis.
LEMAHNYA KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM PPJB: PELANGGARAN PASAL 18 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN FX Wisnu Ardianto; Sabbit Syifa Adhima; Robertus Mujiyono; Harsono Yaputra; Annis A. Rahma; Paltiada Saragi
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1530

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum awal yang banyak digunakan dalam transaksi properti di Indonesia antara pengembang dan konsumen. Dalam praktiknya, PPJB kerap memuat klausul baku yang disusun secara sepihak oleh pengembang, sehingga menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah secara struktural. Penelitian ini mengkaji sejauh mana klausul baku dalam PPJB melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis akibat hukum dan upaya hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul-klausul PPJB yang lazim ditemukan dalam praktik antara lain ketentuan denda yang tidak simetris, hak pemutusan sepihak oleh pengembang, serta pengecualian tanggung jawab atas cacat bangunan merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan demi hukum batal. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen mencakup gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa melalui BPSK, serta pelaporan administratif ke kementerian terkait. Penguatan penegakan regulasi dan mekanisme reviu wajib sebelum penandatanganan sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen di sektor properti.
TRANSFORMASI PENGAWASAN ASET KRIPTO DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS PERALIHAN KEWENANGAN DARI BAPPEBTI KE OJK BERDASARKAN UU NO. 4 TAHUN 2023 FX Wisnu Ardianto; Koesmoeryantati; Diary Demario; Yulius Amos; Nauvall Ramos; Paltiada Saragi
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1532

Abstract

Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan transformasi paradigmatis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum keuangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) transformasi yuridis kewenangan pengawasan aset kripto pasca UU P2SK; dan (2) kecukupan kepastian hukum kerangka regulasi yang terbentuk pasca-peralihan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap regulasi Malaysia dan Singapura. Analisis terhadap hierarki regulasi - UU P2SK, PP 49/2024, POJK 27/2024, dan POJK 23/2025 - menunjukkan bahwa kewenangan OJK bersumber dari atribusi undang-undang yang mengubah konstruksi yuridis aset kripto dari komoditas berjangka menjadi aset keuangan digital. Dibandingkan dengan model Securities Commission Malaysia yang mengklasifikasikan kripto sebagai sekuritas, dan model MAS Singapura yang menerapkan kerangka DTSP ekstrateritorial per 30 Juni 2025, kerangka hukum Indonesia telah menempuh jalur yang tepat namun masih terdapat celah pada aspek koordinasi OJK-BI, regulasi ekstrateritorial, dan kekosongan norma atas aktivitas DeFi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan lex specialis aset keuangan digital, penerbitan peraturan bersama OJK-BI, dan penguatan standar teknis perlindungan aset konsumen.
Co-Authors Achmad Siblih Ahmad Novaldi Syawal Annis A. Rahma Dameria Sinaga Deddi Hotlan Marbun Diary Demario Farhanudin Farhanudin Harsono Yaputra Koesmoeryantati Lasta Cesario Martin Haposan Monaliza Kalalembang Nauvall Ramos Paltiada Saragi Prayudi Budi Utomo Robertus Mujiyono Sabbit Syifa Adhima Yulius Amos