Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab
Ardin Firanata
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dari Legalitas Menuju Moralitas Administrasi: Telaah Filsafat Hukum terhadap Fungsi Pengadilan Tata Usaha Ardin Firanata; jufkifli L. Ali; Sahaya Payapo; Safiuddin Safiuddin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.19797

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran paradigma dari legalitas menuju moralitas administrasi dalam konteks fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis terhadap konsep negara hukum, asas legalitas, serta nilai-nilai moral dalam administrasi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan legalitas formal melalui pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya moralitas administrasi yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif filsafat hukum, negara hukum Pancasila menuntut adanya integrasi antara norma hukum dan nilai moral, sehingga putusan PTUN idealnya tidak berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi etika dan keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan fungsi PTUN dalam kerangka moralitas administrasi menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Eksistensi Extra Ordinary Crime dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkan KUHP Baru Julkifli L. Ali; Ardin Firanata; Sahaya Payapo; Safiuddin Safiuddin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.19800

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia sejak lama dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sistemik, meluas, dan merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Namun, pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, muncul dinamika dan perdebatan terkait eksistensi serta penempatan kembali konsep extraordinary crime dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa pasca berlakunya KUHP baru, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mengatur kembali sejumlah ketentuan pidana secara komprehensif, karakter korupsi sebagai extraordinary crime tetap dipertahankan melalui pengaturan khusus di luar KUHP, seperti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini menegaskan bahwa korupsi masih memerlukan penanganan luar biasa melalui instrumen hukum yang juga bersifat khusus. Dengan demikian, eksistensi extraordinary crime dalam tindak pidana korupsi tetap relevan dan menjadi dasar legitimasi bagi penerapan kebijakan hukum yang progresif dan represif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Negara Hukum Versus Negara Kekuasaan: Studi Filsafat Hukum Terhadap Penegakan Asas Equality Before The Law dalam Kasus Roy Suryo Dan Dr. Tifa Ardin Firanata; Jufkifli L. Ali; Sahaya Payapo; Safiuddin Safiuddin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.19801

Abstract

Artikel ini mengkaji pertentangan konseptual antara negara hukum (rechtstaat) dan negara kekuasaan (machtstaat) melalui perspektif filsafat hukum, dengan fokus pada penerapan asas equality before the law dalam kasus yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifa. Kasus ini berangkat dari dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan kedua figur publik tersebut dalam proses hukum yang intens dan menjadi sorotan publik . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-filosofis untuk menelaah sejauh mana prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar diimplementasikan tanpa diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip equality before the law sebagai bagian dari negara hukum. Namun, dalam praktiknya, dinamika kekuasaan, opini publik, dan konstruksi sosial terhadap figur tertentu berpotensi memengaruhi persepsi dan implementasi keadilan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga independensi penegakan hukum agar tidak terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan, sehingga prinsip negara hukum dapat berjalan secara substansial, bukan sekadar formalitas.
Co-Authors jufkifli L. Ali Julkifli L. Ali Safiuddin Safiuddin Sahaya Payapo