Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Anang Sophan Tornado
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Nomor Putusan 734/Pid.B/2024/2024/Pn.Bjm Yang Berkaitan Dengan Barang Bukti Satu Buah Kapal Tanker Yang Dirampas Untuk Negara: An Analysis of Judges’ Legal Reasoning in an Embezzlement Case: A Study of Decision Number 734/Pid.B/2024/PN.BJM Regarding Evidence in the Form of a Tanker Vessel Confiscated for the State Al Fikra Mumin Syabana; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10745

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN.BJM, khususnya terkait perampasan barang bukti berupa kapal tanker untuk negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, KUHP, dan KUHAP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perampasan kapal tanker masih menimbulkan persoalan, terutama karena kapal tersebut tidak secara langsung terbukti sebagai hasil tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, putusan tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan alat bukti serta penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.
Keabsahan Putusan Elektronik Dan Mekanisme Pengawasannya Dalam Sistem E-Court: Legal Validity of Electronic Court Decisions and Oversight Mechanisms within the E-Court System Haya Shofiyya; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7872

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi melalui penerapan e-Court dan e-Litigation untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan. Namun, implementasi putusan elektronik masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait perbedaan isi antara salinan putusan elektronik dengan fisik yang berpotensi menimbulkan sengketa baru dan merusak legitimasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan elektronik serta mekanisme pengawasannya dalam sistem e-Court. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan kekaburan norma dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang belum mengatur secara rinci mekanisme verifikasi dan pengawasan atas keakuratan isi putusan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi guna menjamin legitimasi dan akurasi putusan elektronik dalam sistem peradilan modern.
Co-Authors Al Fikra Mumin Syabana Haya Shofiyya