Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Rahmida Erliyani
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Titel Eksekutorial Dan Ketentuan Fiat Eksekusi Pengadilan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Kepastian Hukum Kreditur: The Urgency of Executorial Title and Court Execution Order Provisions in the Implementation of Mortgage Parate Execution and Its Legal Consequences for Creditors’ Legal Certainty Hanief Mahdi Seff; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi titel eksekutorial dan ketentuan fiat eksekusi pengadilan dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan serta akibat hukumnya terhadap kepastian hukum kreditur. Parate eksekusi pada dasarnya memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun dalam praktik, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai perlunya fiat eksekusi dari pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme antara parate eksekusi dan fiat pengadilan menyebabkan disharmoni norma antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan hukum acara perdata. Kondisi tersebut berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan eksekusi, meningkatnya biaya penyelesaian kredit bermasalah, serta berkurangnya perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, efisiensi eksekusi, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
Pembuktian Konsep Pembuatan Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Proving the Concept of Coercive Manufacture in the Crime of Sexual Violence M. Hasanul Arifin; Rahmida Erliyani
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7890

Abstract

Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 4 ayat (1) yang merinci lima bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. Unsur "pemaksaan" menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam konteks ini. Namun, tidak adanya definisi eksplisit mengenai unsur pemaksaan dalam undang-undang tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pemaksaan menyebabkan disparitas putusan dan hambatan dalam penyidikan serta penuntutan perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran progresif dan kontekstual oleh aparat penegak hukum serta penguatan peraturan teknis pembuktian berbasis pendekatan viktim-sentris dan perlindungan hak asasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur normatif pemaksaan serta mendorong reformasi sistem pembuktian perkara kekerasan seksual di Indonesia.
Co-Authors Hanief Mahdi Seff M. Hasanul Arifin