Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Punggawa Law Review
Ahmad Zaki Muntafi
Universitas Pamulang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN MAFQUD DALAM HUKUM WARIS ISLAM AKIBAT BENCANA ALAM Ahmad Zaki Muntafi; Muhammad Syayid Ripai
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1260

Abstract

Bencana alam yang sering kali menyebabkan berbagai masalah hukum, salah satunya mengenai orang yang hilang atau disebut mafqud. Dalam hukum waris Islam, salah satu syarat utama untuk membagi harta warisan diketahuinya bahwa seseorang telah meninggal. Jika seseorang hilang karena bencana alam dan tidak ada bukti pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka status hukumnya menjadi tidak jelas. Hal ini menyebabkan pembagian harta warisan terhambat dan hak-hak ahli waris belum terpenuhi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi mafqud dalam hukum waris Islam akibat bencana alam serta dampak hukumnya. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, dan komparatif. Bahan hukum didapat dari studi literatur tentang Alquran, hadis, kitab fikih, dan peraturan hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan secara deduktif dengan merumuskan aturan-aturan yang ada baik dari fikih maupun undang-undang. Temuan studi ini menunjukkan bahwa seseorang yang dianggap mafqud, maka masih dianggap hidup sampai ada bukti atau putusan hukum yang memastikan kematiannya. Dalam konteks bencana alam, penetapan status mafqud oleh hakim dengan menerapkan prinsip kemaslahatan dengen menggunakan asas kehati-hatian untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris.
Harmonisasi Hukum Islam dan Kebijakan Kesehatan Nasional: Analisis Maqashid Syariah terhadap Regulasi Skrining Pranikah Ahmad Zaki Muntafi
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 3 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Interaksi antara hukum Islam dan kebijakan kesehatan publik di Indonesia kerap memunculkan dinamika pada ranah implementasi, salah satunya terkait kebijakan skrining pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum Islam dan kebijakan kesehatan nasional melalui pendekatan Maqashid Syariah terhadap regulasi skrining pranikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, mengevaluasi bahan hukum primer seperti regulasi kesehatan nasional dan literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi skrining pranikah tidak bertentangan dengan syariat, melainkan selaras dengan prinsip dasar Maqashid Syariah, khususnya aspek Hifzh an-Nasl (perlindungan keturunan) dan Hifzh an-Nafs (perlindungan jiwa). Skrining medis berfungsi sebagai langkah preventif (sadd adz-dzariah) untuk meminimalkan risiko penularan penyakit menular serta kelainan genetik pada calon pasangan dan keturunannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan status skrining pranikah dari sekadar imbauan menjadi persyaratan administratif yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga secara holistik. Harmonisasi ini mempertegas bahwa hukum Islam dan regulasi kesehatan nasional dapat saling melengkapi demi mewujudkan kemaslahatan umat (maslahah ammah) dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Co-Authors Muhammad Syayid Ripai